MINSEL, Elnusanews - Ketua Komisi IX DPR RI Felly Runtuwene, SE Melaksanakan kunjungan kerja perihal promosi dan KIE pencegahan stunting bersama mitra kerja dan kegiatan momentum di Kabupaten Minahasa Selatan yang berlangsung di BPU Desa Tumpaan 2 pada Kamis, 27 Oktober 2022.
Adapun tujuan dari kegiatan ini yakni meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku keluarga serta remaja terhadap program Bangga Kencana serta percepatan penurunan stunting dengan integrasi edukasi secara efektif, konvergen dan terintegrasi melalui komitmen penentu kebijakan.
Sekretaris BKKBN Sulut, Leidy Ante menyampaikan dengan melibatkan lintas sektor, pemerintah pusat sangat peduli dan gencar menurunkan angka stunting.
Dirinya berharap masyarakat ikut membantu lewat dukungan kepada pemerintah khususnya Kabupaten Minahasa Selatan agar supaya tidak terjadi lagi angka stunting, ucapnya.
Ketua Komisi IX DPR RI, Felly Runtuwene mengatakan pencegahan/ penanganan stunting merupakan prioritas nasional yang mencakup ibu hamil, ibu menyusui, dan anak berusia 0-23 bulan, atau disebut rumah tangga 1.000 HPK.
Dirinya menyebut, Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis terutama pada 1.000 hari pertama kehidupan. Kondisi itu mempengaruhi tumbuh kembang otak anak serta menyebabkan anak lebih berisiko menderita penyakit kronis setelah dewasa, ucapnya.
Berbagai hasil penelitian menunjukkan anak yang tumbuh dengan stunting mengalami masalah perkembangan kognitif dan psikomotor. Jika proporsi anak yang mengalami kurang gizi, gizi buruk, dan stunting besar dalam suatu negara, maka akan berdampak pula pada proporsi kualitas sumber daya manusia yang dihasilkan. Artinya, besarnya masalah stunting pada anak hari ini akan berdampak pada kualitas masa depan bangsa.
Salah satu strategi menangani Stunting adalah optimalkan peran Posyandu, yang memiliki kedekatan erat dengan kehidupan warga di setiap daerah. Posyandu bisa memainkan peran sebagai pusat edukasi, pusat informasi, pusat penyaluran (tambahan makanan/minuman vitamin dan bergizi) bagi orang tua dan balita-nya, dimana pembiayaan dibebankan pada APBD maupun DD.
Dirinya berharap pemerintah daerah lewat sumber anggaran yang ada lebih dioptimalkan, pun dapat memastikan layanan yang diperlukan betul-betul tersedia dan diterima oleh keluarga atau kelompok sasaran dengan kualitas yang baik, pintanya. (Rela)
0 komentar:
Post a Comment