 |
| Gambar ilustrai |
Oleh: Rendai Ruauw
Pertunjukan stand-up comedy *Mens Rea* karya *Panji Pragiwaksono* tetiba berkeliling tanpa perlu izin dinas. Ia mampir ke linimasa media sosial, singgah di kolom berita daring, lalu diam-diam menyelinap ke percakapan sehari-hari sejak tayang di platform streaming berbasis langganan Netflix, setelah sebelumnya menempuh tur di sepuluh kota sepanjang 2025. Seperti kritik yang baik, ia datang tanpa mengetuk, lalu duduk cukup lama di kepala kita.
Gaung itu bahkan sampai ke ruang-ruang yang biasanya lebih akrab dengan pasal dan tahapan ketimbang *punchline* . Di pantry kantor Bawaslu, di sela jam istirahat, atau saat makan siang bersama rekan sekantor, Mens Rea kerap muncul sebagai bahan obrolan. Bukan semata untuk ditertawakan, melainkan untuk direnungkan; bagaimana tawa bisa berubah menjadi pertanyaan tentang niat, kuasa, dan kewarasan demokrasi.
Di kantor, kami sebenarnya terbiasa bekerja dengan pasal, prosedur, dan tenggat. Namun, bukankah demokrasi tidak selalu hadir melalui formulir dan kotak suara. Sebab ia juga hidup di ruang batin warga negara, karena di sana, tempat nalar dan nurani bernegosiasi. Mens Rea mengingatkan bahwa politik bukan hanya soal siapa menang dan siapa kalah, melainkan bagaimana kesadaran publik dirawat atau justru diabaikan.
Saya sendiri memandang kritik bukan sebagai ancaman, melainkan sebagai gejala. Dalam demokrasi yang sehat, kritik adalah tanda vital masih berdetak. Satire yang tajam sering kali bukan hendak merobohkan negara, melainkan membangunkan kesadaran yang tertidur oleh rutinitas kekuasaan. Humor, dalam batasnya, adalah teguran yang paling beradab.
Mens Rea tidak mengarahkan pilihan politik, tidak pula menghasut kebencian. Ia mengajak bertanya tentang niat, tanggung jawab, dan dampak kuasa—hal-hal yang sering diucapkan, tetapi jarang direnungkan bersama. Dari sudut pandang pengawasan pemilu, ini wilayah kebudayaan, bukan pelanggaran. Ia tidak mengganggu tahapan, tidak mencederai hak pilih, dan tidak merusak integritas proses. Yang disentil adalah nalar publik, dan itu sah.
Ironisnya, kita kerap lebih gelisah pada suara kritis ketimbang pada sunyi yang mematikan. Padahal demokrasi tidak runtuh oleh tawa, melainkan oleh ketakutan berlebih pada perbedaan tafsir. Ketika setiap sindiran dibaca sebagai niat jahat, dan setiap kritik dianggap permusuhan, yang akan tumbuh bukan ketertiban, melainkan kecemasan kolektif.
Menurut saya, Bawaslu selama ini telah berdiri di antara kebebasan dan keteraturan, bukan sebagai penilai selera humor, melainkan penjaga proses. Kami tidak ditugaskan menyukai semua kritik, tetapi memastikan kritik tidak berubah menjadi manipulasi elektoral. Selama tawa tidak merampas hak politik siapa pun, dan panggung tidak menjelma alat kampanye terselubung, demokrasi justru menemukan ruang bernapasnya.
Pada akhirnya, menjaga demokrasi bukan hanya soal menghitung suara dan mengawasi tahapan, tetapi merawat kewarasan bersama. Selama kita masih mampu tertawa sambil berpikir, berpikir tanpa kehilangan empati, dan berbeda tanpa saling meniadakan, maka harapan itu belum padam.
Dan di sanalah demokrasi, dengan segala kekurangannya, tetap layak dijaga.
(Tulisan ini merupakan pendapat pribadi)
.
0 komentar:
Post a Comment