BITUNG, Elnusanews - Perwakilan Organisasi Lintas Agama dan Budaya (POLA) Bitung menggelar pertemuan dengan Walikota Bitung Hengky Honandar, SE, dalam rangka memperjuangkan hak-hak para karyawati eks CV Multi Rempah Sulawesi.
Pertemuan tersebut berlangsung di Kelurahan Madidir, Kecamatan Madidir, Kota Bitung, Sabtu (15/11/2025), siang tadi.
Dalam kesempatan itu, Ketua POLA Bitung, Puboksa Hutahaean bersama sejumlah elemen masyarakat menyampaikan langsung persoalan pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dialami para pekerja.
Ia menuturkan bahwa para karyawati telah bekerja lebih dari sepuluh tahun, namun hingga kini belum menerima hak-hak normatif yang seharusnya diberikan oleh perusahaan.
Lanjutnya, Boksa menyampaikan bahwa berbagai langkah penyelesaian secara internal dengan perusahaan sudah diupayakan, namun tidak menghasilkan keputusan memuaskan.
"Karena itu, merasa perlu membawa masalah ini ke tingkat pemerintah kota (walikota_red), untuk mendapatkan penyelesaian yang lebih adil," kata Puboksa.
Dalam pertemuan tersebut, pihak POLA Bitung bersama aliansi masyarakat sepakat menunda sementara seluruh aksi dan gerakan yang sebelumnya telah direncanakan.
"Penundaan ini dilakukan sebagai bentuk penghormatan terhadap proses koordinasi yang kini ditangani langsung oleh Walikota Bitung," jelasnya.
Meski demikian, kata pria vokal ini menegaskan bahwa penundaan bukan penghentian permanen. Apabila tidak ada perkembangan berarti atau keputusan yang dianggap tidak berkeadilan, mereka siap kembali melanjutkan aksi.
"Kami memberika ruang kepada pemerintah untuk menyelesaikan masalah ini. Namun, bila tidak ada hasil, kami akan kembali bergerak demi memperjuangkan hak para pekerja," tegasnya diamini perwakilan ketua-ketua ormas yakni, Nando Lengkong, Ical Mamuntu dan Rian Prahara.
Sementara itu, dalam dialog tersebut Walikota Hengky Honandar,SE mendengarkan secara langsung kronologi serta tuntutan dari para pencari keadilan.
"Pemerintah kota akan segera melakukan koordinasi lanjutan untuk menyelesaikan persoalan ini," katanya.
Ia juga menegaskan komitmennya untuk memanggil pihak manajemen perusahaan terkait guna meminta klarifikasi mengenai dugaan pelanggaran pemenuhan hak-hak normatif karyawan.
"Kami akan memanggil pihak terkait dan menelusuri persoalan ini. Pemerintah tidak akan tinggal diam terhadap masalah tersebut,"singkapnya.
Turut hadir dipertemuan itu, unsur BIN BADAN INTELIJEN NEGARA Kaban Kesbangpol Pemkot Bitung, Agus Manijo, Dirut Perumda Pasar Bitung Ramlan Mangkialo dan sejumlah perwakilan Ornas dan LSM.
(*)
0 komentar:
Post a Comment