SANGIHE, Elnusanews – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe di bawah kepemimpinan Bupati Michael Thungari, SE., MM.,dan Wakil Bupati Tendris Bulahari menunjukkan performa kinerja keuangan dan pembangunan yang impresif sepanjang tahun anggaran 2025. Keberhasilan dalam menjaga stabilitas ekonomi dan capaian target pendapatan di tengah masa transisi pemerintahan patut mendapat apresiasi tinggi.
Hal ini terungkap dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan agenda penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2025, yang digelar Kamis (26/3/2026).
Dalam paparannya, Bupati Michael Thungari mengungkapkan bahwa realisasi pendapatan daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe menunjukkan angka yang sangat positif, yakni mencapai Rp875.744.984.173,69 atau sebesar 97,08 persen dari target yang ditetapkan senilai Rp902,06 miliar.
“Tahun 2025 merupakan tonggak penting bagi daerah kita, tidak hanya karena pengesahan UU Nomor 11 Tahun 2025 yang memperkuat landasan hukum Sangihe, tetapi juga sebagai tahun pertama pelaksanaan visi ‘Muda Berkarya, Wujudkan Sangihe Lebih Sejahtera dan Berbudaya’ melalui program Sapta Membara,” ujar Bupati di hadapan sidang yang dipimpin Ketua DPRD Ferdy Sondakh, didampingi Wakil Ketua I Risald Paul Makagansa dan Wakil Ketua II Marvein Hontong.
Selain pendapatan, Bupati juga membeberkan realisasi belanja daerah yang mencapai Rp825,46 miliar atau sekitar 89 persen dari total anggaran. Meski data ini masih bersifat unaudited menunggu hasil pemeriksaan BPK, indikator makro pembangunan Sangihe menunjukkan tren peningkatan kualitas hidup masyarakat yang signifikan.
Beberapa capaian membanggakan yang dipaparkan antara lain:
•Indeks Pembangunan Manusia (IPM): Mencapai 75,18 (Kategori Tinggi), melampaui target 75,00.
•Pertumbuhan Ekonomi: Berada di angka 5,67 persen.
•Pendapatan Per Kapita: Meningkat menjadi Rp47,33 juta.
• Angka Pengangguran: Mampu ditekan hingga 2,64 persen.
• Reformasi Birokrasi: Meraih indeks 70,95, melampaui target nasional/daerah.
“Keberhasilan ini membuktikan bahwa investasi daerah di sektor pendidikan, kesehatan, dan pelayanan dasar telah memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” tambah Bupati.
Ketua DPRD Sangihe Ferdy Sondakh menegaskan bahwa LKPJ bukan sekadar seremoni formal, melainkan instrumen krusial bagi fungsi pengawasan legislatif.
“DPRD akan membahas laporan ini secara mendalam melalui alat kelengkapan dewan dengan melibatkan perangkat daerah terkait. Kami ingin memastikan setiap kebijakan berjalan sesuai perencanaan,” kata Sondakh.
Ia pun berharap seluruh anggota dewan dan jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kooperatif agar proses pembahasan berjalan maksimal dan tepat waktu.
Turut hadir dalam paripurna tersebut Sekretaris Daerah Melancthon Wolff, para anggota DPRD, pimpinan OPD, serta tenaga ahli DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe.
(OpMud)
0 komentar:
Post a Comment