SANGIHE, Elnusanews — Anggota DPD RI asal Sulawesi Utara, Ir. Stefanus B.A.N. Liow, M.A.P., mendesak pemerintah pusat untuk segera mempercepat pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Kepulauan. Regulasi ini dinilai menjadi kunci utama untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, kelautan, dan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan, termasuk Kabupaten Kepulauan Sangihe.
Hal tersebut ditegaskan Stefanus Liow saat menggelar kunjungan kerja di Kabupaten Kepulauan Sangihe pada 18–19 Mei 2026. Selain menyerap aspirasi terkait perjuangan Daerah Otonom Baru (DOB) Nusa Utara, legislator senayan ini juga fokus mengawasi stabilitas dan ketahanan pangan lokal.
Dalam agenda pengawasannya, Stefanus Liow menggandeng Dinas Ketahanan Pangan dan pihak Bulog untuk meninjau langsung Gudang Bulog Tahuna. Langkah ini dilakukan guna memastikan ketersediaan pasokan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) serta Minyakita aman untuk program bantuan sosial maupun Gerakan Pangan Murah (GPM).
Tak hanya memantau gudang, Liow juga turun langsung ke Pasar Tradisional di Tahuna untuk berdialog dengan pedagang dan pembeli. Dari hasil pantaunnya, harga komoditas pokok di Sangihe terpantau relatif stabil. Beras SPHP masih dijual di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET) yaitu Rp62.500 per kemasan, sedangkan Minyakita berada di kisaran Rp16.000 per liter.
"Kami ingin memastikan seluruh bantuan pangan bersubsidi dari pemerintah benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan. Tidak boleh ada ruang bagi oknum yang mencoba menimbun atau mencari keuntungan pribadi di tengah kondisi ini," ujar Liow.
Meski stok aman, Liow menerima banyak keluhan dari warga mengenai karut-marut data penerima bantuan sosial yang dinilai salah sasaran. Menanggapi hal itu, ia meminta Dinas Sosial dan pemerintah daerah lebih progresif melakukan pemutakhiran data untuk diusulkan ke pemerintah pusat.
Di sisi lain, terkait aspirasi pemekaran DOB Provinsi Nusa Utara, Senator perwakilan Sulut ini menegaskan komitmen dukungannya. Namun, ia mengingatkan bahwa realisasi pemekaran wilayah masih terganjal kebijakan moratorium nasional.
"DPD RI sepenuhnya mendukung pembentukan DOB Nusa Utara selama mekanismenya sesuai aturan. Pemekaran ini krusial untuk memotong jalur birokrasi pelayanan dan mempercepat kesejahteraan warga kepulauan," jelasnya.
Menurut Liow, potensi besar Sangihe di sektor perikanan, kelautan, dan perkebunan kelapa tidak akan maksimal tanpa payung hukum kuat seperti RUU Daerah Kepulauan. Oleh karena itu, ia meminta jajaran pemerintah daerah untuk tidak pasif dan lebih kreatif menjemput bola program strategis nasional.
"Pemerintah daerah harus proaktif. Desain perencanaan pembangunan harus terintegrasi kuat mulai dari tingkat kecamatan hingga pusat, lalu diperjuangkan sejak awal anggaran. Dengan begitu, kebutuhan riil masyarakat kepulauan bisa menjadi prioritas nasional," kunci Liow.
(OpMud)
0 komentar:
Post a Comment