Untuk dapat menghasilkan laporan tersebut maka Pemerintah
Provinsi SULUT selama lima hari menggodok para PPTK, bendahara dan Satker SKPD
dilingkungan Pemprov SULUT untuk mengikuti workshop penerapan standar
akuntansi pemerintahan berbasis akrual (SAPBA).
Kegiatan yang digelar Badan Pengelola Keuangan dan Barang
Milik Daerah (BPKBMD) Provinsi SULUT, telah dibuka SEKPROV SULUT Ir. Siswa R
Mokodongan yang diwakili Kepala BPKBMD Praseno Haddy SE AK, di Hotel Arya Duta
manado, Senin (21/4) kemarin.
Kegiatan yang turut dihadiri Kepala BPKP Perwakilan SULUT Adil Hamonangan Simanjuntak serta pejabat terkait lainnya.
Menurut Mokodongan, penerapan SAPBA, menjadi semakin penting
dan sangat diperlukan, mengingat selama ini pengelolaan dan penatausahaan
administrasi keuangan cenderung masih belum tertata dan terpola dengan baik.
“Hal
ini ditandai dengan masih banyaknya unsur-unsur laporan keuanganyang belum
dapat disajikan dengan baik sebagaimana diamanatkan peraturan dan
perundang-undanganyang berlaku,” kata Mokodongan.
Untuk itu Mokodongan, minta kegiatan ini kiranya akan menjadi
jawaban solutif bagi perbaikan dalam pengembangan, penyusunan dan penyajian
laporan keuangan SKPD dilingkungan PEMPROV SULUT, sembari berharap, dengan
adanya penerapan standar akuntansi pemerintah (PSAP) ini, maka setiap SKPD akan
mampu menyusun laporan keuangan yang meliputi kebijakan akuntansi pelaporan
keuangan dan kebijakan akuntansi akun
sebagaimana diatur dalam Permendagri No. 64 Tahun 2013 Tentang penerapan
akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada PEMPROV dan juga melakukan
pembenahan manajemen keuangan, karena paling lambat Tahun 2015 PEMPROV akan
menjadi pilot projek SAPBA, kunci putra terbaik bumi totabuan. (tim)
0 komentar:
Post a Comment