Oleh: Rendai Ruauw.
BAWASLU SULUT, Elnusanews - Demokrasi tidak selalu dijaga di ruang-ruang yang riuh. Ia justru sering bertahan karena kerja yang berlangsung dalam diam, di balik meja, di balik layar, di balik serangkaian proses yang jarang menjadi berita utama. Kamis, 9 April 2026, kerja sunyi itu kembali menemukan momentumnya ketika Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) genap berusia 18 tahun.
Dari pusat hingga daerah, layar Zoom menyala hampir bersamaan. Wajah-wajah pengawas pemilu dari seluruh Indonesia hadir dalam satu ruang virtual, menyatukan jarak yang terbentang dari ibu kota hingga wilayah paling pinggir republik. Tidak ada perayaan yang berlebihan. Namun justru dalam kesederhanaan itu, terasa satu kesadaran yang lebih mendalam: delapan belas tahun bukan sekadar hitungan waktu, melainkan sejarah pengabdian yang panjang untuk menjaga kualitas demokrasi.
Momentum peringatan ini menjadi ruang refleksi bagi seluruh jajaran Bawaslu untuk menimbang kembali perjalanan kelembagaan yang telah dilalui. Demokrasi Indonesia hari ini berdiri di tengah tantangan yang jauh lebih kompleks dibanding satu dekade lalu. Jika dulu pengawasan berfokus pada pelanggaran yang kasat mata, kini ancamannya menjalar ke ruang digital, bergerak dalam bentuk disinformasi, manipulasi opini, dan polarisasi yang kerap menyusup tanpa suara.
Di Sulawesi Utara, peringatan berlangsung dengan nuansa yang penuh makna. Ketua Bawaslu Sulut Ardiles Mewoh bersama anggota Donny Rumagit dan Steffen Linu, Kepala Sekretariat Aldrien Christian, para kepala bagian, kasubag, dan seluruh jajaran pengawas mengikuti rangkaian kegiatan secara daring.
Sementara, Anggota Bawaslu Provinsi Sulut, Erwin F. Sumampouw, mendampingi Anggota Bawaslu RI Koordinator Divisi SDM, Organisasi dan Diklat, Herwyn J.H. Malonda dari kantor Bawaslu Kabupaten Minahasa. Kehadiran mereka mencerminkan satu hal yang sederhana namun penting: demokrasi tidak pernah bekerja sendirian.
Sambutan pembuka disampaikan Sekretaris Jenderal Bawaslu, Ferdinand Eskol Tiar Sirait. Pesan yang ia tekankan sangat mendasar, bahkan nyaris menjadi inti dari seluruh refleksi hari itu: kepercayaan publik adalah fondasi utama pengawasan.
Regulasi, prosedur, dan sistem tentu penting. Namun semua itu tidak akan berarti banyak tanpa sumber daya manusia yang berintegritas. Sebuah lembaga bisa memiliki kewenangan yang kuat di atas kertas, tetapi legitimasi sesungguhnya lahir dari kualitas orang-orang yang bekerja di dalamnya.
Di titik inilah demokrasi menunjukkan wajahnya yang paling manusiawi. Ia bukan sekadar kumpulan pasal, melainkan cerminan dari etika, disiplin, dan keberanian orang-orang yang menjaganya.
Dari Tondano, Minahasa, Anggota Bawaslu RI Koordinator Divisi SDM, Organisasi, dan Diklat, Herwyn J. H. Malonda, menyampaikan sambutan yang menekankan dimensi pengabdian kelembagaan.
Baginya, perjalanan 18 tahun Bawaslu adalah perjalanan yang tidak berhenti pada pengawasan prosedural. Lembaga ini juga memikul tanggung jawab pendidikan demokrasi. Artinya, pengawasan tidak hanya memastikan tahapan berjalan sesuai aturan, tetapi juga membantu membentuk kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban politiknya.
Pandangan ini terasa semakin relevan di tengah perubahan zaman yang begitu cepat. Kemajuan teknologi informasi telah memperluas ruang demokrasi, tetapi pada saat yang sama juga membuka pintu bagi ancaman baru. Disinformasi, propaganda digital, dan manipulasi persepsi publik kini menjadi bagian dari medan pengawasan yang tidak kalah serius dibanding pelanggaran konvensional.
Dalam konteks itu, pengawasan ke depan dituntut lebih adaptif. Tidak cukup hanya bertumpu pada pola lama, tetapi harus mampu membaca perubahan modus dan pola ancaman yang terus berkembang.
Apresiasi buat seluruh jajaran Bawaslu pun disampaikannya. “Perjalanan 18 tahun Bawaslu adalah perjalanan pengabdian untuk demokrasi. Saya mengapresiasi seluruh jajaran Bawaslu di daerah yang tetap konsisten bekerja secara profesional, berintegritas, dan berkeadilan dalam mengawal setiap tahapan demokrasi,” ujar Herwyn.
Anggota Bawaslu RI Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi, Puadi, kemudian menyampaikan bahwa kekuatan utama Bawaslu tidak hanya bertumpu pada kewenangan hukum, tetapi pada kepercayaan masyarakat.
Pernyataan ini memuat makna yang sangat penting. Kewenangan bisa diberikan oleh undang-undang, tetapi kepercayaan publik hanya bisa diperoleh melalui konsistensi dan integritas. Tanpa kepercayaan itu, lembaga sebesar apa pun akan kehilangan ruh.
Puncak refleksi disampaikan Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja. Ia mengajak seluruh jajaran untuk melihat usia delapan belas tahun bukan sebagai penanda waktu semata, tetapi sebagai cermin dari perjalanan panjang sebuah lembaga yang tumbuh dari keterbatasan.
Bagja mengingatkan kembali akar sejarah pengawasan pemilu di Indonesia yang telah dimulai jauh sebelum Bawaslu lahir pada 2008. Dari era Panwaslak Pemilu pada 1982, pengawasan demokrasi telah mengalami transformasi panjang, dari lembaga ad hoc dengan fasilitas terbatas hingga menjadi struktur nasional yang kokoh dan menjangkau seluruh Indonesia.
Namun di balik pertumbuhan itu, ada satu peringatan yang terasa sangat kritis: jangan sampai lembaga membesar secara struktur, tetapi mengecil dalam semangat.
Di bagian akhir sambutannya, Bagja menyampaikan: "Bagi Bawaslu, usia delapan belas tahun bukanlah titik akhir, melainkan pijakan untuk terus memperkuat peran dalam menjaga kualitas demokrasi Indonesia ke depan.Namun di balik pertumbuhan itu, ada satu peringatan yang terasa sangat kritis: jangan sampai lembaga membesar secara struktur, tetapi mengecil dalam semangat." ungkapnya.
Tema HUT Bawaslu tahun ini, “Mengukuhkan Demokrasi,” telah menemukan maknanya justru di sana. Demokrasi memang tidak cukup dikukuhkan hanya lewat gedung, perangkat, atau struktur organisasi. Ia harus dikukuhkan lewat integritas, keberanian moral, dan kesetiaan pada prinsip keadilan.
Di tengah jalan menuju Pemilu 2029, usia 18 tahun Bawaslu menjadi semacam penanda kedewasaan. Sebuah fase ketika lembaga ini tidak hanya dituntut kuat secara organisasi, tetapi juga matang secara etis.
Karena pada akhirnya, demokrasi yang sehat tidak lahir dari slogan yang nyaring. Ia tumbuh dari kerja yang tekun, pengawasan yang konsisten, dan keberanian untuk tetap menjaga yang benar, bahkan ketika sorotan publik mulai meredup.
Dan mungkin, justru di situlah makna paling jujur dari perjalanan delapan belas tahun ini: menjaga denyut demokrasi agar tetap hidup, bahkan dalam sunyi. (RR)
.
.jpg)
0 komentar:
Post a Comment