SANGIHE, Elnusanews - Kondisi krusial tengah melanda Kabupaten Kepulauan Sangihe. Jaringan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dilaporkan lumpuh total selama lebih dari dua pekan, melumpuhkan aktivitas pencairan anggaran kas daerah dan mengancam perekonomian warga di wilayah perbatasan Indonesia-Filipina.
Mirisnya, lambatnya penanganan ini menimbulkan kesan Pusdatin (Pusat Data dan Informasi) Kemendagri tutup mata atau "tuli" terhadap laporan Pemkab Sangihe, padahal surat resmi permohonan perbaikan telah dilayangkan.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Sangihe, Cherry W. Londo, membenarkan situasi tersebut. Ia mengakui bahwa hingga Selasa (31/03/2026), sistem belum juga membaik.
“Benar Pemkab Sangihe telah menyurati Pusdatin, tapi SIPD sampai saat ini belum jadi. Mohon masyarakat bersabar," ujar Cherry saat dikonfirmasi.
Cherry tak menampik kekhawatirannya jika gangguan ini berlarut-larut. Dampaknya sangat sistemik, mulai dari terhambatnya serapan anggaran daerah hingga macetnya proses pencairan dana karena ketergantungan penuh pada rekening operasional pengeluaran dalam sistem.
Dampaknya di lapangan cukup fatal. Mengingat peran sumber anggaran pemerintah daerah sangat dominan dalam menopang perekonomian di Sangihe, lumpuhnya SIPD membuat perputaran uang di wilayah perbatasan tersebut terkatung-katung.
Ketua Tim Investigasi Lembaga Pemantau Penyelenggara Negara (LPPN) Republik Indonesia, Darwis Sasela, mengecam keras lambannya penanganan pusat. Ia mendesak pemerintah pusat tidak mengabaikan wilayah perbatasan.
"Kami minta Pemerintah Pusat melalui Pusdatin mampu atasi masalah SIPD Sangihe. Jangan biarkan kami di perbatasan terkatung-katung oleh jaringan sistem yang lemah seperti ini," tegas Darwis.
Lebih jauh, Darwis menyoroti kinerja Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Ia meminta Gubernur Mayjen TNI (Purn.) Yulius Selvanus Komaling (YSK) untuk segera turun tangan membantu memfasilitasi perbaikan di Kemendagri.
Ia menyindir, meskipun YSK menang telak di Sangihe pada Pilkada lalu pasca dilantik, Gubernur dinilai belum menapakkan kaki ke wilayah perbatasan ini.
"Kami meminta Pemprov Sulut, khususnya Pak Gubernur YSK, jangan tinggal diam. Sudah dua pekan lebih gangguan SIPD ini membunuh perputaran ekonomi di perbatasan. Kami harap ada tindakan nyata, bukan hanya janji kampanye," pungkas Darwis.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada kepastian kapan jaringan SIPD di Kepulauan Sangihe kembali normal.
(OpMud)
0 komentar:
Post a Comment