Sangihe, Elnusanews – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe menekankan pentingnya akuntabilitas kinerja daerah. Hal ini dilakukan guna mencegah penumpukan temuan audit, baik dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) maupun Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
Dalam arahan tegasnya, Bupati Michael Thungari SE MM mengingatkan seluruh jajaran aparatur sipil negara (ASN) untuk meninggalkan ego sektoral dalam menindaklanjuti hasil pengawasan.
Pernyataan tersebut disampaikan Bupati Michael Thungari saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK dan APIP. Acara yang digelar Inspektorat Daerah di Ruang Serbaguna Rumah Jabatan Bupati, Jumat (5/12/2025) ini dihadiri lengkap oleh jajaran tinggi daerah.
Turut hadir Wakil Bupati Tendris Bulahari, Sekretaris Daerah Melanthon Herry Wolff , para asisten, serta diikuti oleh seluruh kepala perangkat daerah, camat, kabag, lurah hingga para kapitalaung (kepala desa) se-Sangihe.
Dalam arahannya, Bupati Michael Thungari menegaskan bahwa tindak lanjut hasil pengawasan merupakan wujud nyata perubahan menuju penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik.
Ia menyoroti tiga fokus utama Rakor, yakni pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI, APIP, serta penyelarasan tindak lanjut hingga ke tingkat satuan kerja dan kampung.
Bupati memberikan beberapa catatan penting, salah satunya adalah peningkatan disiplin dalam menindaklanjuti hasil pengawasan.
"Agar temuan tidak menumpuk dan menimbulkan persoalan audit di kemudian hari, koordinasi lintas unit harus diperkuat," tegasnya.
Secara spesifik, Bupati meminta agar aparatur tidak enggan bertanya atau berkoordinasi karena adanya ego sektoral yang menghambat proses birokrasi.
Bupati juga menyinggung pentingnya mencegah temuan berulang yang berpotensi memengaruhi opini pengelolaan keuangan daerah. Meskipun Sangihe masih mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), temuan berulang dapat mengancam capaian prestisius tersebut.
“Saya sudah meminta data lengkap terkait jumlah temuan di setiap dinas/badan, berapa yang sudah ditindaklanjuti dan mana yang belum. Kita harus tahu perangkat daerah mana yang masih memerlukan pergerakan responsif,” ujar Bupati, menekankan transparansi internal.
Bupati membuka ruang bagi perangkat daerah untuk menyampaikan kendala yang menghambat tindak lanjut di lapangan, memastikan setiap hambatan dapat diselesaikan melalui forum tersebut. Percepatan reformasi birokrasi ini, lanjutnya, harus selaras dengan visi Sapta Membara untuk pemerintahan yang responsif dan berintegritas.
Sementara itu, Plt Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Vebe A.K Bawole, S.Sos, ME, menjelaskan bahwa Rakor ini merupakan bagian dari evaluasi percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan.
Ia menambahkan, seluruh perangkat daerah juga telah menandatangani pakta integritas sebagai bentuk komitmen bersama dalam mempercepat penyelesaian tindak lanjut pemeriksaan.
“Tujuan utama kegiatan ini adalah mempercepat penyelesaian tindak lanjut, sekaligus memastikan setiap perangkat daerah memiliki komitmen yang kuat melalui penandatanganan pakta integritas,” jelas Bawole.
(OpMud)
0 komentar:
Post a Comment