BITUNG, Elnusanews - Proyek Pekerjaan Belanja Pembangunan Baru Laboratorium Kesehatan Masyarakat (Labkesmas) yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Kesehatan dan berlokasi di Kelurahan Madidir, Kecamatan Madidir, Kota Bitung, Sulawesi Utara, kini menjadi sorotan publik.
Proyek dengan nilai kontrak Rp12,7 miliar tersebut diduga kuat dipaksakan tanpa perencanaan dan pelaksanaan yang jelas, sehingga berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara.
Berdasarkan data yang dihimpun, proyek ini tercatat dengan Nomor Kontrak 03/KES-Kontrak-PL/DAK-Labkesmas/VIII/2025, dengan tanggal kontrak 19 Agustus 2025. Waktu pelaksanaan ditetapkan selama 134 hari kalender, dengan target penyelesaian pada 30 Desember 2025. Proyek ini dikerjakan oleh CV Gianvic Star sebagai pelaksana, dengan CV Eljireh Abadi sebagai konsultan pengawas.
Ketua DPC Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) Kota Bitung, Dominggus Dacost bilang sejumlah indikasi di lapangan menunjukkan proyek tersebut berpotensi tidak selesai tepat waktu, dikerjakan secara tidak profesional, serta minim transparansi teknis. Ketidakjelasan spesifikasi pekerjaan dan syarat kontrak yang dinilai janggal semakin memperkuat dugaan adanya penyimpangan serius dalam pelaksanaan proyek.
"Jika kondisi ini terus berlanjut, pembangunan Labkesmas yang seharusnya menunjang peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat dikhawatirkan gagal fungsi dan justru menjadi beban keuangan negara,"kata Dominggus, Jumat (19/12/2025).
Ia menyatakan pihaknya saat ini sedang mengumpulkan dan melengkapi data serta bukti pendukung guna memperkuat laporan resmi terkait dugaan penyimpangan proyek tersebut.
“Kami sedang menghimpun data dan bukti pendukung. Dalam waktu dekat, LAKI akan melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lapangan untuk mencocokkan temuan awal dengan kondisi riil pekerjaan,” ujar Dominggus.
Ia menegaskan, apabila dugaan tersebut terbukti, maka proyek Labkesmas ini sarat indikasi korupsi dan tidak dapat ditoleransi. LAKI, kata dia, akan melaporkan kasus ini secara resmi kepada Jaksa Agung, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), hingga Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.
“Ini merupakan bentuk tanggung jawab moral dan kontrol sosial terhadap penggunaan uang negara. Uang negara adalah uang rakyat, sehingga negara harus hadir dan bertindak tegas tanpa pandang bulu,”tegasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Bitung, dr Pitter Lumingkewas, ketika dikonfirmasi, Jumat (19/12/2025), belum memberikan tanggapan terkait proyek tersebut. (*)
.jpg)
0 komentar:
Post a Comment