Sangihe, Elnusanews - Bupati Kepulauan Sangihe Michael Thungari, S.E., M.M., memastikan krisis ketersediaan obat-obatan dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) di Rumah Sakit Daerah Liung Kendage (RSDLK) Tahuna telah teratasi.
Stok logistik kesehatan vital tersebut dipastikan segera lengkap dalam waktu dekat, mengakhiri kekhawatiran masyarakat terkait pelayanan kesehatan.
Hal ini disampaikan Bupati saat diwawancarai awak media di Rumah Jabatan Bupati, Jumat (5/12/2025), menanggapi isu kelangkaan obat di RSDLK Tahuna serta polemik pengadaan barang baru sementara utang lama masih ada.
"Kami sudah mencari cara dari beberapa minggu yang lalu, terus mengarahkan solusi-solusi baik jangka pendek maupun jangka panjang," ujar Bupati.
"Dan akhirnya hari ini bahan obat habis pakai itu sudah ada BMHP, dan kemudian obat-obatan juga sudah sebagian besar kita suplai dari Dinas Kesehatan. Dalam jangka waktu satu mingguan ke depan, itu sudah lengkap obat-obatan di RSDLK Tahuna."
Dengan terpenuhinya stok ini, Bupati menekankan tidak boleh lagi ada pasien yang terpaksa mengeluarkan biaya sendiri untuk membeli resep di apotek luar rumah sakit.
Bupati juga menyoroti akar masalah inefisiensi anggaran yang terjadi selama ini. Ia mengungkapkan bahwa sejak awal menjabat pada Februari lalu, dirinya telah menginstruksikan agar pengadaan obat diutamakan jenis generik.
"Sejak kami datang sebagai bupati di bulan Februari, kami sudah menginstruksikan bahwa semua obat sebaiknya itu generik," tegasnya.
"Yang terjadi masih ada obat-obat paten yang diadakan. Dan itu sudah tahu sendiri namanya obat paten kan mahal, jadi anggaran ada yang terkuras di situ."
Penekanan kembali penggunaan obat generik diharapkan dapat menekan biaya operasional dan memastikan ketersediaan stok obat yang sesuai dengan perencanaan anggaran.
Terkait penanganan jangka pendek dalam proses perencanaan, Bupati menjelaskan skema pemanfaatan dana internal RS. Menurutnya, dari total pendapatan RSDLK, terdapat alokasi 50% untuk jasa medik dan 50% untuk obat-obatan.
"Yang harus dipahami bersama adalah yang harus kita utamakan lebih dulu adalah obat-obatan sehingga proses penyembuhan pasien ini dapat terus berjalan di RS," jelas Bupati.
"Jadi ketika obat-obatan habis, yah kita suplai dulu dari jasa medik tersebut. Nah, itulah yang belum dilakukan selama ini."
Menyinggung status RSDLK sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), Bupati mengingatkan bahwa manajemen perencanaan hingga pembelian obat sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak rumah sakit. Ia membandingkan kondisi RSDLK dengan rumah sakit swasta di kota-kota besar.
Di daerah, biaya gaji pegawai dan pembangunan infrastruktur termasuk Dana PEN hampir Rp 100 miliar yang masih ditanggung bunganya setiap tahun telah dibiayai penuh oleh APBD. Bantuan alat kesehatan dari kementerian senilai Rp 16 miliar juga akan diterima tahun depan.
"Artinya harusnya sangat gampang bagi sebuah rumah sakit untuk mendapatkan profit jika sebagian besar belanja pegawai sudah disuplai dari APBD," kritiknya.
Bupati mencatat bahwa pada tahun 2021, RSDLK bahkan sempat mencatatkan surplus. Ia bertekad mencari tahu penyebab penurunan kinerja keuangan saat ini.
"Artinya kita harus membuat RS ini mandiri sehingga proses pengembangan mereka betul-betul teratur dan yang paling utama adalah pelayanan terhadap masyarakat itu yang diutamakan," tutup Bupati, menekankan pentingnya akuntabilitas dan pelayanan prima di RSDLK Tahuna.
(OpMud)
0 komentar:
Post a Comment