Sangihe, Elnusanews- Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe berupaya keras memvalidasi data kemiskinan dengan menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Perampungan Ground Checking Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) Tahun 2025. Bupati Kepulauan Sangihe, Michael Thungari, SE, ME, dalam kesempatan tersebut menyoroti masalah penyaluran bantuan sosial (bansos) yang kerap tidak tepat sasaran.
Rakor yang berlangsung di Ruang Rapat Kodim 1301 Sangihe pada Rabu (15/10/2025) ini, dihadiri oleh perwakilan Badan Pusat Statistik (BPS), BRI Cabang Tahuna, BPJS Kesehatan, serta seluruh pendamping sosial di wilayah Sangihe. Pertemuan ini bertujuan untuk menyinkronkan data dan langkah kerja antar-sektor.
Bupati Michael Thungari dalam sambutannya, menegaskan bahwa validasi data kemiskinan bukanlah sekadar tugas administratif, melainkan fondasi penting dalam menentukan arah kebijakan publik. "Kegiatan ground checking DTSEN merupakan langkah strategis memastikan keakuratan data kemiskinan dan kemiskinan ekstrem di Sangihe," tegasnya
Data bukan sekadar angka, melainkan fondasi kebijakan publik yang menentukan arah dan sasaran program pemerintah. Dengan data yang akurat, kita dapat menentukan lokus intervensi yang tepat dan menghindari kesalahan penyaluran bantuan sosial,” lanjutnya.
Ia juga secara khusus menyoroti masih adanya permasalahan penyaluran bansos yang belum optimal. Menurutnya, pemutakhiran data yang berkelanjutan melalui sinergi lintas sektor menjadi kunci untuk memastikan bantuan benar-benar diterima oleh mereka yang paling membutuhkan."Yang paling penting, kita ingin menghapus stigma bahwa Sangihe adalah daerah termiskin di Sulawesi Utara," ujar Thungari.
Berdasarkan laporan yang disampaikan, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Provinsi Sulawesi Utara mencatat angka kemiskinan di Sangihe sebesar 10,84% atau 14.380 jiwa pada tahun 2024. Data ini sedikit berbeda dengan data P3KE yang menunjukkan angka 11,01%. Sementara itu, verifikasi dan validasi (verivali) pada tahun 2024 mencatat 645 jiwa mengalami kemiskinan ekstrem, yang berhasil berkurang setelah proses pemurnian data.
Namun, verivali tahun 2025 masih mencatat 55 Kepala Keluarga (KK) yang tergolong dalam kategori miskin ekstrem.
Meskipun terjadi penurunan, secara proporsi, Sangihe masih menduduki posisi pertama di Sulawesi Utara dengan tingkat kemiskinan tertinggi. Hal inilah yang mendasari pentingnya kegiatan ground checking DTSEN untuk memastikan data yang valid dan akurat.
Dalam upaya menekan angka kemiskinan, Pemkab Sangihe telah menerapkan sejumlah strategi, di antaranya:
Pemaksimalan verivali penerima bansos: Untuk memastikan bantuan sampai ke tangan yang tepat.
Pemetaan faktor penyebab kemiskinan: Mengidentifikasi masalah spesifik di setiap kecamatan.
Sinergi pendanaan: Menggabungkan sumber daya dari APBD, APBDes, dan CSR perusahaan.
Penguatan program inovatif: Melanjutkan program “Gerakan Membara Mesuang” (Menanam Bersama Rakyat Mendukung Swasembada Ketahanan Pangan) untuk menekan beban pengeluaran masyarakat dan memperkuat ketahanan pangan lokal.
Mengakhiri sambutannya, Bupati Michael Thungari mengajak seluruh peserta untuk menjadikan kegiatan ini sebagai momentum pembaruan data dan penguatan sinergi lintas sektor dalam mempercepat penurunan kemiskinan. "Kita tidak hanya sedang menghimpun angka, tetapi sedang menegakkan keadilan sosial," tutupnya.
Sementara itu Kepala Dinas Sosial Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Doktarius Pangandaheng, dalam laporannya menjelaskan bahwa kegiatan ini akan menjadi momen untuk menyinkronkan data antara Pemerintah Kabupaten Sangihe, BPS, BRI, dan BPJS Kesehatan. "Sinkronisasi ini dilakukan untuk mendukung pemutakhiran DTSEN, yang menjadi acuan penting dalam penetapan penerima bantuan sosial," jelas Pangandaheng.
Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa data DTSEN yang valid juga akan menjadi dasar untuk berkoordinasi dengan BPS, memastikan tingkat kemiskinan daerah sesuai dengan kondisi riil di lapangan, pungkasnya.
(OpMud)
0 komentar:
Post a Comment