 |
| Foto : Billy Lombok, SH |
DEPROV,Elnusanews -- Wakil Ketua DPRD Sulut Billy Lombok SH, mengatakan dalam pembahasan APBD P 2020 terjadi hal diluar kelaziman yang biasanya membahas peningkatan PAD, tapi karena pandemi akibatnya terjadi penyesuaian yang cenderung mengalami penurunan.
Hal ini dikatakan Lombok saat diwawancarai oleh wartawan di ruang kerjanya, Kamis (17/09/20) pagi.
"Tapi tentu saya berharap hal-hal penting seperti hajat hidup orang banyak seperti kebutuhan air bersih, air minum, serta peningkatan perekonomian itu penting untuk dijaga, termasuk menjaga nilai harga komoditas," kata Lombok.
Memang tangan pemerintah tidak dapat menjangkau sampai kesana tapi dijelaskan Lombok, setidaknya SKPD terkait seperti dinas perekomian, perdagangan dapat melakukan operasi pasar, serta dapat melakukan intervensi yang sesuai dengan kewenangannya untuk menjaga kebutuhan dari masyarakat.
"Seperti diketahui juga dalam hasil reses ada banyak daerah yang mengalami kekeringan, nah dari hasil reses tersebut terungkap," ungkap Lombok, yang juga merupakan Koordinator Komisi IV Bidang Kesejahteraan.
Hal yang paling penting kata Lombok adalah, meski anggaran itu sedikit tapi pemerintah harus berupaya sehingga, karena seluruh desa desa mengalami relokasi dan refocusing dana desa ke penanganan pandemi covid19, itu berarti pemerintah perlu turun tangan untuk melihat.
"Karena tidak mungkin masyarakat haus, lapar, kemudian pemerintah tidak hadir didalam pergumulan masyarakat. Contoh misalnya di masyarakat Nuanga yang betul- betul sudah mengalami kekeringan. Nah ini penting untuk dilihat oleh pemerintah provinsi. Dan saya kira juga banyak contoh contoh yang lain seperti nelayan," bebernya.
Lombok juga menyentuh soal kebijakan pemprov yang memberi bantuan bagi rumah rumah ibadah serta bantuan bagi para pekerja di sektor non formal yang informasinya tidak maksimal.
"Kami juga menghimbau mungkin ada regulasi khusus bagi rekan-rekan yang menjadi pekerja di sektor non formal supaya bisa mendapatkan bantuan atau memberikan informasi yang seluas-luasnya anggaram pemerintah pusat yang dialokasikan untuk orang yang berpendapatan rendah agar bisa dibantu lewat apa itu, berbentuk BPJS Ketenagakerjaan atau bantuan dari Kemenkop. Jadi maksimalkan informasi kepada masyarakat," jelasnya lagi.
Selain itu kata Lombok yang dianggap penting adalah, perhatian pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat yang ada di depan mata.
"Kebutuhan air minum, hajat hidup orang banyak, makanan dan perekonomian, juga pemerintah penting menginformasikan menyampaikan informasi kepada masyarakat karena di reses banyak juga dipertanyakan tentang program itu," tukasnya.
Lombok pula menandaskan, jangan sampai faisilitas pemerintah yang digelontorkan oleh pemerintah pusat tidak sampai ke masyarakat.
"Nah ini jangan sampai ada masyarakat yang menerima BPJS, tidak terjangkau fasilitas pemerintah yang digelontorkan ratusan triliun dari pusat. Khusus di sulut jelas perjuangannya, jelas konektivitasnya dengan pusat," tandasnya. (RaKa)
0 komentar:
Post a Comment