SULUT,Elnusanews - Sekdaprov Sulawesi Utara Edwin Silangen memimpin Rapat Evaluasi Pengelolaan Anggaran Covid-19 Tahun 2020 (APBN- APBD) di Kantor Gubernur Sulut, Selasa (8/9/2020).
Rapat yang diikuti Perangkat Daerah (PD) terkait di Lingkup Pemprov Sulut ini diselenggarakan dalam rangka Evaluasi Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di Sulut.
Terungkap bahwa Pemprov Sulut telah mengoptimalkan penggunaan anggaran belanja tidak terduga penanganan Covid.
Terbukti, realisasi anggaran belanja tidak terduga penanganan Covid bersumber dari APBD Provinsi Sulut mencapai 91,85% atau Rp. 185.000.000.000,00 dari total anggaran Rp. 201.418.513.000,00. Dana ini digunakan untuk bidang kesehatan pencegahan/penanganan Covid-19, penyediaan jaring pengaman sosial dan penanganan dampak ekonomi.
Terbukti, realisasi anggaran belanja tidak terduga penanganan Covid bersumber dari APBD Provinsi Sulut mencapai 91,85% atau Rp. 185.000.000.000,00 dari total anggaran Rp. 201.418.513.000,00. Dana ini digunakan untuk bidang kesehatan pencegahan/penanganan Covid-19, penyediaan jaring pengaman sosial dan penanganan dampak ekonomi.
Berikut rincian anggaran dan realisasi belanja tidak terduga untuk penanganan Covid-19 T.A. 2020 bersumber dari APBD Provinsi Sulut pada 9 Perangkat Daerah sebagai berikut :
1. Dinas Kesehatan Daerah anggaran Rp. 112.418.513.000, untuk Bidang Kesehatan/penanganan Covid-19, Realisasi pencairan sebesar Rp. 104.500.000.000, Presentase 92,96%.
2. Dinas Sosial Daerah anggaran Rp. 64.000.000.000, untuk jaring pengaman sosial, Realisasi Pencairan sebesar Rp. 56.500.000.000, Presentase 88,28%
3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah anggaran Rp. 10.000.000.000, untuk penanganan dampak ekonomi, Realisasi pencairan sebesar Rp. 9.000.000.000, presentase 90,00%
4. Dinas Perkebunan Daerah anggaran 3.500.000.000, untuk penanganan dampak ekonomi, Realisasi Pencairan Rp. 3.500.000.000, Presentase 100%
5. Dinas Koperasi dan UKM Daerah anggaran Rp. 2.500.000.000, untuk penanganan dampak ekonomi, Realisasi pencairan Rp. 2.500.000.000, Presentase 100%
6. Dinas Perindustrian dan Perdagangan anggaran Rp. 2.500.000.000, untuk penanganan dampak ekonomi, Realisasi pencairan Rp. 2.500.000.000, Presentase 100%
7. Dinas Pertanian dan Peternakan Daerah anggaran Rp. 3.500.000.000, untuk penanganan dampak ekonomi, Realisasi pencairan Rp. 3.500.000.000, Presentase 100%
8. Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah anggaran Rp. 2.000.000.000, untuk penanganan dampak ekonomi, Realisasi pencairan Rp. 2.000.000.000, Presentase 100%
9. Dinas Pangan Daerah anggaran Rp. 1.000.000.000, untuk penanganan dampak ekonomi, Realisasi pencairan Rp. 1.000.000.000, Presentase 100%.
Adapun data alokasi APBN untuk program Pemulihan Ekonomi Nasional dan Penanganan Covid-19 Provinsi Sulut dari kantor pusat per 26 Agustus 2020 sebagai berikut :
1. BANTUAN SOSIAL PROGRAM KELUARGA HARAPAN nilai Rp.252.068.858.000 dengan jumlah 95.587 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) per bulan Juli
2. BANTUAN SOSIAL PROGRAM SEMBAKO/BPNT nilai Rp. 249.951.700.000 dengan Jumlah 164.750 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) per bulan Juli
3. PROGRAM BANSOS TUNAI Nilai Rp.189.535.200.000 dengan jumlah 105.120 orang penerima dan untuk data s/d bulan Juni.
4. PRA KERJA Nilai Rp.72.846.000.000 dengan jumlah 6.524 orang.
-nilai merupakan total kemanfaatan untuk 20.520 peserta
– jumlah peserta yangtelah menerima insentif sebesar 6.524
-satuan nilai manfaat Rp 3.550.000
5. INSENTIF TENAGA KESEHATAN Nilai Rp.12.022.360.330 – dari 18 Rumah Sakit jumlah penerima 2.603 orang
6. KLAIM RUMAH SAKIT Nilai Rp.33.464.061.000 – jumlah 10 Rumah Sakit dengan 408 pasien
7. PADAT KARYA KEMENTERIAN PERTANIAN Nilai Rp.12.397.860.260 dengan jumlah 23.606 orang dengan angka realisasi sebesar 23% dari pagu.
8. PADAT KARYA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN Nilai Rp.8.589.259.900 jumlah Penerima 203 orang dengan angka realisasi sebesar 12% dari pagu.
9. PADAT KARYA KEMENTERIAN KKP Rp. 197.790.000 jumlah penerima 15 orang dengan angka realisasi sebesar 54% dari pagu.
10. PADAT KARYA KEMENTERIAN PUPR Nilai Rp. 172.269.464 jumlah penerima 3.505 orang dengan angka realisasi sebesar 51% dari pagu.
Sedangkan data pada Kanwil DJPb Provinsi Sulut per 2 September 2020 sebagai berikut :
1. Cluster Perlindungan Sosial Nilai Rp.1.225.242.894.000 dan Realisasi Rp.893.090.397.600 untuk BLT Dana Desa
2. Cluster Kesehatan Rp. 26.806.470.000 Realisai Rp 7.356.641.526 terbagi untuk Alat Kesehatan dan Obat-obatan
3. Cluster Sektoral K/L dan Pemda Rp. 407.908.874.000 Realisasi Rp.182.602.244.970 untuk Proyek Padat Karya melalui Satker di Sulut.
Total Pagu Rp.1.659.958.238.000 dan untuk Realisasi Rp 1.083.049.284.096.
1. Dinas Kesehatan Daerah anggaran Rp. 112.418.513.000, untuk Bidang Kesehatan/penanganan Covid-19, Realisasi pencairan sebesar Rp. 104.500.000.000, Presentase 92,96%.
2. Dinas Sosial Daerah anggaran Rp. 64.000.000.000, untuk jaring pengaman sosial, Realisasi Pencairan sebesar Rp. 56.500.000.000, Presentase 88,28%
3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah anggaran Rp. 10.000.000.000, untuk penanganan dampak ekonomi, Realisasi pencairan sebesar Rp. 9.000.000.000, presentase 90,00%
4. Dinas Perkebunan Daerah anggaran 3.500.000.000, untuk penanganan dampak ekonomi, Realisasi Pencairan Rp. 3.500.000.000, Presentase 100%
5. Dinas Koperasi dan UKM Daerah anggaran Rp. 2.500.000.000, untuk penanganan dampak ekonomi, Realisasi pencairan Rp. 2.500.000.000, Presentase 100%
6. Dinas Perindustrian dan Perdagangan anggaran Rp. 2.500.000.000, untuk penanganan dampak ekonomi, Realisasi pencairan Rp. 2.500.000.000, Presentase 100%
7. Dinas Pertanian dan Peternakan Daerah anggaran Rp. 3.500.000.000, untuk penanganan dampak ekonomi, Realisasi pencairan Rp. 3.500.000.000, Presentase 100%
8. Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah anggaran Rp. 2.000.000.000, untuk penanganan dampak ekonomi, Realisasi pencairan Rp. 2.000.000.000, Presentase 100%
9. Dinas Pangan Daerah anggaran Rp. 1.000.000.000, untuk penanganan dampak ekonomi, Realisasi pencairan Rp. 1.000.000.000, Presentase 100%.
Adapun data alokasi APBN untuk program Pemulihan Ekonomi Nasional dan Penanganan Covid-19 Provinsi Sulut dari kantor pusat per 26 Agustus 2020 sebagai berikut :
1. BANTUAN SOSIAL PROGRAM KELUARGA HARAPAN nilai Rp.252.068.858.000 dengan jumlah 95.587 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) per bulan Juli
2. BANTUAN SOSIAL PROGRAM SEMBAKO/BPNT nilai Rp. 249.951.700.000 dengan Jumlah 164.750 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) per bulan Juli
3. PROGRAM BANSOS TUNAI Nilai Rp.189.535.200.000 dengan jumlah 105.120 orang penerima dan untuk data s/d bulan Juni.
4. PRA KERJA Nilai Rp.72.846.000.000 dengan jumlah 6.524 orang.
-nilai merupakan total kemanfaatan untuk 20.520 peserta
– jumlah peserta yangtelah menerima insentif sebesar 6.524
-satuan nilai manfaat Rp 3.550.000
5. INSENTIF TENAGA KESEHATAN Nilai Rp.12.022.360.330 – dari 18 Rumah Sakit jumlah penerima 2.603 orang
6. KLAIM RUMAH SAKIT Nilai Rp.33.464.061.000 – jumlah 10 Rumah Sakit dengan 408 pasien
7. PADAT KARYA KEMENTERIAN PERTANIAN Nilai Rp.12.397.860.260 dengan jumlah 23.606 orang dengan angka realisasi sebesar 23% dari pagu.
8. PADAT KARYA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN Nilai Rp.8.589.259.900 jumlah Penerima 203 orang dengan angka realisasi sebesar 12% dari pagu.
9. PADAT KARYA KEMENTERIAN KKP Rp. 197.790.000 jumlah penerima 15 orang dengan angka realisasi sebesar 54% dari pagu.
10. PADAT KARYA KEMENTERIAN PUPR Nilai Rp. 172.269.464 jumlah penerima 3.505 orang dengan angka realisasi sebesar 51% dari pagu.
Sedangkan data pada Kanwil DJPb Provinsi Sulut per 2 September 2020 sebagai berikut :
1. Cluster Perlindungan Sosial Nilai Rp.1.225.242.894.000 dan Realisasi Rp.893.090.397.600 untuk BLT Dana Desa
2. Cluster Kesehatan Rp. 26.806.470.000 Realisai Rp 7.356.641.526 terbagi untuk Alat Kesehatan dan Obat-obatan
3. Cluster Sektoral K/L dan Pemda Rp. 407.908.874.000 Realisasi Rp.182.602.244.970 untuk Proyek Padat Karya melalui Satker di Sulut.
Total Pagu Rp.1.659.958.238.000 dan untuk Realisasi Rp 1.083.049.284.096.
(ROKER)
0 komentar:
Post a Comment