MANADO,Elnusanews -- Atas nama pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia (APRI) provinsi Sulawesi Utara (SULUT) mengucapkan terima kasih kepada Gubernur Sulut Olly Dondokambey terkait dukungan kepada penambang rakyat dimana sejak 4 tahun lalu melakukan pembatalan 51 IUP di semua wilayah sulut dan itu akan dikembalikan menjadi WPR.
Hal tersebut disampaikan Ketua DPW APRI Sulut Ir Julius Jems Tuuk, kepada wartawan saat jumpa Pers, Minggu (6/12/20) malam.
"Maka, atas nama 170.000 penambang aktif di provinsi Sulut, 500.000 keluarga besar APRI mengucapkan banyak terima kasih terkait dengan komitmen komitmen ini dan kami berharap di tahun tahun yang akan datang perwujudan dari harapan 170.000 penambang rakyat aktif itu bisa menjadi kenyataan," tegas Tuuk.
Lanjut dikatakan legislator DPRD Sulut dua periode ini, hal tersebut menjadi tuntutan dari masyarakat penambang yang ada di Dumoga Raya, Sangihe, Bitung, Minut, Minsel, Mitra, Tompaso Baru, Inobonto, Bintauna, penambang yang ada di Biontong, dan penambang yang ada di Boroko.
"Kalau di Minsel itu kan di mulai dari Tokin, Picuan, Karimbow dan seterusnya ada sekitar 15 kampung. Ratatotok Mitra dengan jumlah penambang yang ada kira-kira 55.000. Kemudian Dumoga kurang lebih sama 55.000. Bakan Tanoyan kurang lebih 10.000 s/d 15.000. Sangihe ada 7.000. Jadi atas nama penambang-penambang inilah kami dari pengurus APRI berterima kasih dengan komitmen pemerintah. Sebagai penyambung lidah dari seluruh penambang rakyat, kami harus sampaikan ini," bebernya.
Terkait dengan rekomendasi DPRD Sulut perihal
pembentukan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) di seluruh wilayah Sulut yang sudah ditetapkan dalam rapat paripurna tanggal 5 Oktober lalu saat ini kata Tuuk tengah bergulir.
"Dan, untuk rekomendasi itu sendiri sudah sementara bergulir di Biro Hukum. Di tanggal 14, 15, 16 dan 17, tim kecil dari DPRD akan ke Menkopolhukam, DPD RI, DPR RI dan, menteri ESDM guna menindaklanjuti rekomendasi ini. Karena rekomendasi ini kami akan meminta terkait dengan diskresi terhadap aturan yang ada. Karena pada kondisi hari ini rakyat susah makan, pemerintah tidak memiliki solusi lapangan kerja bagi masyarakat, disiai lain aturan ini masih mengikat," jelasnya.
Oleh sebab itu, legislator Dapil BMR ini meminta kepada pihak eksekutif agar supaya mengeluarkan diskresi atas hal tersebut.
"DPRD meminta kepada pihak eksekutif supaya mengeluarkan diskresi terkait dengan kondisi kekinian dari masyarakat yaitu, lapar," tandasnya. (RaKa)
0 komentar:
Post a Comment