MITRA, Elnusanews - Menjadi sala satu dari 20 kabupaten Se Indonesia, dan satu satunya di Sulawesi Utara (Sulut) meraih capaian Indeks Pencegahan Kosupsi, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa Tenggara (Mitra) mendapat Dana Insentif Daerah (DID) Tahun 2021.
Sekretaris Daerah (Sekda) Mitra David Lalandos menjelaskan, pemmberian DID Thn 2021 KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) mengusulkan 18 Provinsi, 34 Kota dan 80 Kabupaten, dan yang terpilih hanya 6 Provinsi, 8 Kota dan 20 Kabupaten. 20 Kabupaten di dalamnya termasuk Kabupaten Mitra.
"Kita harus bersyukur dengan pencapaian ini, dengan didukungnya Pencapaian Pencegahan Korupsi Terintegrasi, Mitra merupakan satu-satunya di Sulut yang mendapatkan Rp 9,62 Miliar lewat alokasi DID. Nantinya di tahun 2021 dianggarkan melalui pemerintah pusat dengan besaran anggaran keseluruhan Rp 48 Miliar." ungkap Lalandos Minggu, (13/12/2020)
Dalam penjelasan lanjutannya salah satu penilaian dalam Pemberian DID tahun 2021 adalah Indeks Pencegahan Korupsi melalui Monitoring Centre for Prevention (MCP).
Mendapat capaian 91%, yang tertinggi di Sulut tahun 2019 dari 8 area intervensi yang menjadi penilaian MCP. Mitra kembali menjadi yang tertinggi sampai dengan awal Desember di tahun 2020, dengan capaian 77%.
Dari 8 Area intervensi yang menjadi penilaian capaian MCP Kabupaten Mitra tahun 2019 memperoleh nilai 91 persen, ini Menjadi capaian yang tertinggi di Sulut.
Melalui prestasi yang dicapai, Bupati Mitra James Sumendap meminta kepada seluruh jajaran agar penilaian capaian MCP ini harus dipertahankan dan jangan hanya sekedar mengejar nilai.
“Jadi yang utama adalah penerapan pencegahan korupsi secara terintegrasi ini betul-betul harus menjadi bagian komitmen seluruh aparatur penyelenggara pemerintahan, mulai dari yang terkecil di desa sampai dengan pemerintah kabupaten,” tandas James Sumendap.
Adapun indikator DID Tahun 2021 berdasarkan kriteria utama, yakni Opini BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) atas LKPD atau Laporan Keuangan Perangkat Daerah (WTP), Penetapan Perda tepat waktu, dan penggunaan e-Government (e-budgeting dan e-procurement).
Selain itu, indikator lainnya dilihat dari Kategori Kinerja, di antaranya kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah, pelayanan dasar publik bidang pendidikan, pelayanan dasar publik bidang kesehatan, pelayanan dasar publik bidang infrastruktur, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum pemerintahan, peningkatan ekspor, peningkatan investasi, pengelolaan sampah, pengendalian investasi daerah (baru), dan indeks pencegahan korupsi (baru). (M-Rio)
0 komentar:
Post a Comment