Sangihe, Elnusanews- Wakil Bupati Kepulauan Sangihe Tendris Bulahari menghadiri Rapat Koordinasi dan Evaluasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) di Aryaduta Hotel Manado, Selasa (7/10/2025)
Dalam rapat Koordinasi dan evaluasi tim Penanggulangan Kemiskinan Daerah, Wakil Bupati memaparkan sejumlah rencana strategis untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan. Trend jumlah dan persentase angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Kepulauan Sangihe tahun 2024 sebagai berikut :untuk angka kemiskinan 10,84 % dengan jumlah 14.380 jiwa, sedangkan untuk angka kemiskinan ekstrem berdasarkan data BPS 645 jiwa atau 0,45 %.berdasarkan data P3KE jumlah kepala keluarga 4.093 dan jumlah individu 18.541 jiwa,dan setelah pemurnian data KK , jumlah kepala keluarga menjadi 117 dan individu 163 jiwa.
Adapun peta lokasi intervensi percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem dari data P3KE Desil 1 tahun 2024, jumlah KK 4.093 dan Jumlah jiwa 18.541. berdasarkan hasil verivali yang dilakukan tahun 2024, jumlah KK menjadi 117 dan 163 jiwa.Di tahun 2025 dilakukan verivali dan pemurnian data sehingga jumlah miskin ekstrem menjadi 55 KK yang tersebar di 13 kecamatan.
Penyebab naik turunnya angka kemiskinan serta langkah strategis yang dilakukan, Wakil Bupati menyampaikan , pada tahun 2025 terjadi sedikit kenaikan sebesar 0,07persen menjadi 10,91 persen dari persentase tahun 2024 yaitu 10,84 persen.
Jika mempertimbangkan kapan waktu pelaksanaan survei yang menghasilkan angka tingkat kemiskinan tersebut, dari tahun 2023-2025, maka kita juga dapat melihat bahwa kenaikan dan penurunan tingkat kemiskinan juga dapat dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti fluktuasi harga komoditas dan tekanan inflasi di daerah kepulauan.walaupun kembali terjadi kenaikan tingkat kemiskinan pada tahun 2025, namun angka ini masih relatif stabil.
"Kondisi geografis Kepulauan menjadi kendala, sehingga masyarakat miskin memiliki keterbatasan dalam mengakses pelayanan dasar,"kata Wakil Bupati.
"Ia mengungkapkan, data belum seratus persen valid dan perlu verivali kembali untuk kelayakan adanya penyaluran bansos yang masih belum tepat sasaran. Dari kendala yang ada, telah dilakukan langkah strategis diantaranya perlu dilakukan pemetaan sesuai dengan faktor determina penyebab kemiskinan pada tiap wilayah, perlu dilakukan pemutahiran data lewat kegiatan Monitoring dan evaluasi data miskin dan miskin ekstrem serta melakukan sinergitas lintas sektor serta perangkat daerah. Pengampu perlu memaksimalkan kegiatan verivali sehingga data penerima bantuan sesuai dengan data riil,"ungkap Wakil Bupati.
Pemerintah Kabupaten berkomitmen terkait pelaksanaan penanggulangan kemiskinan, untuk target penurunan angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrem tahun 2025 dan 2026 sesuai dengan RPJMD kabupaten Kepulauan Sangihe tahun 2025 –2029, untuk angka kemiskinan tahun 2025 diangka 9,5 % dan 2026 menjadi 8,2 %. sedangkan untuk kemiskinan ekstrem tahun 2025 diangka 0,50 %.
Alokasi dana realisasi APBD/APBN terhadap pelaksanaan penanggulangan kemiskinan berfluktuasi setiap tahunnya, lengkapnya dapat dilihat di slide. pada tahun 2023 sebesar 35, 6 Miliar selanjutnya meningkat menjadi 86.9 Miliar. Pada tahun 2024, dan pada tahun 2025 turun menjadi 22,9 Miliar dengan realisasi sampai semester satu sejumlah 13.9 Miliar. sedangkan untuk alokasi APBDES terhadap pelaksanaan penanggulangan kemiskinan, pada tahun 2023 realisasi sejumlah 22 ,05 Miliar
dab tahun 2024 realisasi sebesar 60.9 Miliar. sedangkan realisasi sampai dengan semester satu
tahun 2025 adalah sebesar 29 Miliar.
Adapun rencana alokasi APBD dan APBDES terhadap penanggulangan kemiskinan alokasi dana bersumber dari APBD tahun 2026 sejumlah 36.7 Miliar.sedangkan yang bersumber dari APBDES
Beberapa program yang merupakan tanggungjawab sosial lingkungan yang diberikan ke daerah dalam rangka penanggulangan kemiskinan daerah.
1. Dari PT PLN (PERSERO) UP3 Tahuna berupa penerangan jalan umum.
2. Dari PT Pertamina (PERSERO) TBBM Tahuna, berupa pelatihan tanggap darurat serta sosialisasi dan penanganan darurat kebakaran di lembaga penyalur.
Inovasi daerah terkait penanggulangan kemiskinan daerah adalah "Membara Mesuang" (Menanam Bersama Rakyat Mendukung Swasembada Untuk Ketahanan Pangan) melalui instruksi Bupati nomor 500.6/36/2732 tahun 2025 tentang gerakan Membara Mesuang yang ditujukan bagi seluruh warga masyarakat di Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk menjamin ketersediaan komoditas pangan lokal dengan memanfaatkan lahan pekarangan kantor dan rumah untuk ditanami berbagai komoditi pertanian.
Pada kesempatan itu juga Wakil Bupati menandatangani berita acara pernyataan dukungan pemerintah daerah dalam penanggulangan kemiskinan daerah.
(OpMud)
0 komentar:
Post a Comment