DEPROV,Elnusanews -- Sorotan tajam terkait dana BOS dan DAK pada beberapa perangkat daerah disampaikan H Ayub Ali Albugis saat Banggar DPRD Sulut melakukan rapat pembahasan ranperda pertanggungjawaban Gubernur Sulut TA 2020 dengan TAPD pemprov Sulut, Rabu (23/0621) pagi.
Dikatakan Ayub permasalahan dana BOS dan DAK merupakan catatan klasik, dimana keduanya menjadi catatan dari BPK.
"Masalah BOS dan DAK adalah masalah klasik. Terkadang petanggungjawabanyya tidak tepat waktu, ini penting menjadi perhatian bagi TAPD," tegas Ayub.
Legislator yang dikenal vokal ini mengatakan keberhasilan ODSK lewat visi dan misinya merupakan keberhasilan yang harus dilanjuti guna membangun Sulut kedepan.
"Apalagi dengan visi dan misi dari ODSK sudah terbangunnya rumah sakit yang mewah betapa besar pemikiran dari seorang Olly Dondokambey, Kedepan memasuki periode ke dua ODSK meninggalkan sejumlah keberhasilan yang harus dilanjuti oleh orang-orang yang cerdas juga untuk pembangun sulut kedepan. Kami hanya memberikan masukan agar kiranya masukan ini dalam rangka untuk kebaikan kebaikan sulut kedepannya nanti," kata politisi PAN yang akan maju ke Senayan ini.
Menjawab hal tersebut, Kepala Inspektorat provinsi Sulut Meiky Onibala mengatakan terkait dengan dana BOS, Aparat Inspektorat Pemerintah (APIT) telah melakukan pengawasan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada evaluasi.
"Tadi disampaikan ada beberapa perangkat daerah yang ditemukan berulang ulang, sebenarnya tidak seperti itu. Contoh terkait dengan dana BOS, ada catatan kecil dari BPK karena itu ada aturan baru sehingga ada pengertian berbeda dari kepsek kepseknya, mereka tidak lagi melaporkan kepada badan keuangan dan dinas pendidikan, oleh karena itu terjadi catatan. Tapi tidak ada unsur korupsi disitu," ungkap Onibala.
Sementara, terkait dengan dana PEN itu terjadi karena force majure, oleh karena itu inspektorat bersama BPK telah menganjurkan kepada pemerintah setempat agar benar banar dalam menyiapkan tenaga kerja.
"Saya turun langsung dengan kepala BPK di Sangihe, jujur saya katakan bahwa disana terjadi force majure karena saat itu musim hujan, karena belokan belokan atau tikungan tikungannya terjadi perbedaan dengan penggunaan tenaga kerja disana. Tenaga kerja disana belum begitu mantap. Itu salah satunya menjadi penilaian kinerja dari BPK. Oleh karena itu inspektorat bersama BPK telah menganjurkan kepada pemerintah setempat betul betul menyiapkan tenaga tenaga yang profesional,' tandas Onibala. (RaKa)
0 komentar:
Post a Comment