DEPROV,Elnusanews -- Pemerintah mewacanakan akan mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) baik untuk bahan makanan pokok atau maupun jasa pendidikan. Hal ini pun mendapat perdebatan dan kritik dari Fraksi Partai Demokrat DPRD Sulut.
Melalui Ketua fraksi, Billy Lombok mengatakan bahwa fraksi partai Demokratnmeminta Menteri Keuangan Sri Mulyani harus lebih berhati-hati dalam mengambil kebijakan.
"Pajak hakekatnya memberi rasa keadilan, yakni kemakmuran dirasakan oleh semua pihak, tapi kalau pajak membuat rakyat semakin jauh dari kebutuhan pokoknya, maka ini tidak boleh terjadi, jangankan rakyat, Tuhan pasti marah," kata Lombok.
Wakil Ketua DPRD Sulut ini juga mengungkapkan, Menteri Keuangan harus mengingat rakyat kecil.
"Ibu Menteri sebagai ibu pasti memahami rasa susah ketika keluarga susah," ungkap Lombok
Lebih lanjut, Sekretaris DPD Demokrat Sulut ini juga mengatakan di Sulut petani susah, dicarikan jalan keluar oleh pak OD-SK hingga harga cengkih dan kopra naik..
"Nah ini gebrakan yang dicari, terobosan kreatif. Sekarang, kalau benar sembako dan pendidikan jadi kena pajak lagi, ibu menteri bisa coba belajar dari pak Gubernur Olly Dondokambey, apa yang menjadi kebutuhan rakyat," jelasnya Lombok.
Ditambahkannya, masih ada jalan keluar berupa pajak lainnya.
"Misalnya transaksi elektronik, barang mewah dan lain sebagainya. Karena bila kebijakan ini benar diambil, maka rakyat akan cenderung membanding-bandingkan kebijakan satu dengan lainnya, misalnya penerapan ppnbm mobil 0%, kebijakan terhadap BUMN dan lain sebagainya," tandasnya. (RaKa)
0 komentar:
Post a Comment