SULUT,Elnusanews - Menyerap aspirasi untuk mengawali perencanaan program dinilai sangat penting.
Untuk itu, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Pemprov Sulut) melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sulut menggelar Forum Konsultasi Publik.
Hal itu sebagai langkah penyempurnaan Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulut Tahun 2023 di Hotel Sintesa Peninsula Manado, Kamis (3/2/2022).
Sekdaprov Sulut Asiano Gamy Kawatu, mengatakan bahwa pelaksanaan Forum Konsultasi Publik bertujuan untuk mewadahi aspirasi, harapan serta memperkaya wawasan para pemangku kepentingan masyarakat Sulawesi Utara yang diperlukan dalam rangka penyempurnaan rancangan awal RKPD Sulut Tahun 2023.
“Apa yang akan kita bicarakan di sini terkait Ranwal RKPD dokumennya sesungguhnya sudah ada, sudah disiapkan oleh para Tenaga Ahli, dan sudah diramu oleh teman-teman dari Bappeda,” ujar Sekdaprov.
“Tetapi kita ingin memperkaya lagi lewat pelaksanaan konsultasi publik ini, kenapa? Karena yang akan kita bicarakan adalah dokumen yang terkait dengan penyelenggaraan pembangunan di tahun 2023 di dalamnya harus mendapatkan masukan dari berbagai pihak,” lanjutnya.
Sekdaprov membeberkan, ada beberapa hal yang menjadi perhatian bersama dalam penyusunan Ranwal RKPD Sulut Tahun 2023, pertama yaitu melakukan berbagai identifikasi antara lain seputar isu nasional utamanya reformasi ekonomi. Untuk mendapatkan pembiayaan pembangunan daerah, disebut perlu mendorong kerjasama swasta dan masyarakat.
“Kedua, kondisi keuangan negara saat ini untuk alokasi dana transfer dari waktu ke waktu agak menurun proporsi anggarannya, dimana yang lebih diutamakan tentu kepada hal-hal yang sifatnya Dana Alokasi Khusus (DAK),” jelasnya.
Hal-hal lain yang perlu dibahas disebut Sekdaprov adalah terkait upaya bersama dalam mewujudkan Sulut sebagai Super-Hub di Indonesia Timur dan salah satu Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP), serta tentang kemandirian pangan.
“Selanjutnya yakni penanganan kesehatan Covid-19 serta penyakit-penyakit epidemi seperti demam berdarah, TBC dan malaria yang masih ada di sekitar kita, serta yang terakhir yaitu penanganan pengangguran, kemiskinan dan stunting,” terangnya.
Mengakhiri sambutannya, Sekdaprov memberikan apresiasi kepada jajaran Bappeda Sulut selaku penyelenggara kegiatan. Dirinya mengharapkan konsultasi publik tersebut dapat merumuskan sejumlah permasalahan pembangunan di Sulut sekaligus dapat menjawab permasalahannya melalui wujud program dan kegiatan yang strategis, sekaligus sebagai upaya untuk penguatan pembangunan di Bumi Nyiur Melambai.
Hadir dalam forum tersebut Kepala BPS Sulut, Wakil Rektor Unsrat, Ketua Komisi I dan III DPRD Sulut, perwakilan Bank Indonesia Sulut, Kepala Bappeda Sulut, sejumlah pimpinan instansi vertikal, para pimpinan badan usaha, organisasi dan lembaga, budayawan, jurnalis, tokoh masyarakat dan tokoh agama, serta para stakeholder terkait.
(roker/*)
0 komentar:
Post a Comment