• Berita Terbaru

    March 27, 2024

    elnusanews/com , March 27, 2024

    Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2023


    Minsel, Elnusanews.com-Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, bahwa Pemerintah Daerah menyampaikan RLPPD kepada masyarakat yang memuat capaian kinerja
    penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran.

    R-LPPD KABUPATEN MINAHASA SELATAN TAHUN 2023

     

    A.   CAPAIAN KINERJA MAKRO 

    No

    Indikator Kinerja Makro

    Capaian

    Kinerja

    Tahun N-1

    Capaian

    Kinerja

    Tahun N

    Perubahan (%)

    1

    Indeks Pembangunan Manusia 

    73,66

    72.89

    1.06

    2

    Angka Kemiskinan 

    8,89

    9,00

    -1.22

    3

    Angka Pengangguran 

    4,98

    5,77

    -13,69

    4

    Pertumbuhan Ekonomi 

    5,54

    5,41

    2,40

    5

    Pendapatan Per kapita 

    48,08

    43,56

    10,38

    6

    Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio) 

    0,350

    0,382

    -8,38

    Sumber : Buku Minsel Dalam Angka 2023.- Bapelitbang Minahasa Selatan.

    B.   RINGKASAN CAPAIAN KINERJA URUSAN PELAYANAN DASAR

    NO

    URUSAN PEMERINTAHAN

    NO

    IKK HASIL / OUTCOME

    CAPAIAN KINERJA

    KETERANGAN

    1

    PENDIDIKAN

    1.a.1

    Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD

    97.00 

     

     

     

    1.a.2

    Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar 

    99.44 

     

     

     

    1.a.3

    Tingkat partisipasi warga negara usia 1315 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama 

    96.90 

     

     

     

    1.a.4

    Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18

    tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan 

    80.00 

     

    2

    KESEHATAN

    1.b.1

    Rasio Daya Tampung Rumah Sakit

    Rujukan 

    0.15 

     

     

     

    1.b.10

    Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 

    97.62 

     

     

     

    1.b.11

    Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 

    83.16 

     

     

     

    1.b.12

    Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar 

    100.00 

     

     

     

    1.b.13

    Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar

    100.00 

     

     

     

    1.b.14

    Persentase orang dengan resiko terinfeksi

    HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini

    HIV sesuai standar 

    100.00 

     

     

     

    1.b.2

    Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten yang terakreditasi 

    100.00 

     

     

     

    1.b.3

    Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil 

    100.00 

     

     

     

    1.b.4

    Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan 

    100.00 

     

     

     

    1.b.5

    Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir 

    100.00 

     

     

    NO

    URUSAN PEMERINTAHAN

    NO

    IKK HASIL / OUTCOME

    CAPAIAN KINERJA

    KETERANGAN

     

     

    1.b.6

    Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar 

    99.10 

     

     

     

    1.b.7

    Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 

    100.00 

     

     

     

    1.b.8

    Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar 

    87.90 

     

     

     

    1.b.9

    Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar 

    100.00 

     

    3

    PEKERJAAN

    UMUM

    1.c.1

    Rasio luas kawasan pemukiman rawan

    banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir  di WS Kewenangan kabupaten 

    #DIV/0!

    tidak dapat di sajikan dengan alasan untuk penanganan

    infrastrutur wilayah sungai (WS) Menjadi kewenangan

    Propinsi 

     

     

    1.c.2

    Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan kabupaten

    #DIV/0!

    tidak dapat di sajikan dengan alasan untuk

    penanganan

    infrastrutur pantai dan penanganan

    infrastruktur wilayah sungai (WS) Menjadi kewenangan

    Propinsi 

     

     

    1.c.3

    Rasio luas daerah irigasi kewenangan

    kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi 

    8.19 

     

     

     

    1.c.4

    Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten 

    74.92 

     

     

     

    1.c.5

    Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air

    limbah domestik 

    2.94 

     

     

     

    1.c.6

    Rasio kepatuhan IMB kab/ kota 

    100.00 

     

     

     

    1.c.7

    Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten 

    55.40 

     

     

     

    1.c.8.1

    Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi 

     - 

    untuk jumlah tenaga konstrusi yang terlatih di wilayah kabupaten yang di buktikan dengan sertifikat pelatihan oprator dan teknis analis

     

    NO

    URUSAN PEMERINTAHAN

    NO

    IKK HASIL / OUTCOME

    CAPAIAN KINERJA

    KETERANGAN

     

     

     

     

     

    tidak dapat kami sajikan dikarenakan tenaga kerja konstruksi belum menyampaikan

    bukti sertifikat pelatihan

     

     

    1.c.8.2

    Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi 

    100.00 

     

    4

    PERUMAHAN

    RAKYAT

    1.d.1

    Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten 

    100.00 

     

     

     

    1.d.2

    Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten 

    100.00 

     

     

     

    1.d.3

    Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani 

    21.57 

     

     

     

    1.d.4

    Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah

    Tidak Layak Huni) 

    23.62 

     

     

     

    1.d.5

    Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi

    PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas

    Umum) 

    0.23 

     

    5

    TRANTIB DAN

    LINMAS

    1.e.1

    Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan 

    100.00 

       

     

     

    1.e.2

    Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan 

    100.00 

     

     

     

    1.e.3

    Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana 

    126.00 

     

     

     

    1.e.4

    Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana 

    4.45 

     

     

     

    1.e.5

    Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana 

     

     

     

     

    1.e.6

    Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran 

    100.00 

     

     

     

    1.e.7

    Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran 

     

     

    6

    SOSIAL

    1.f.1

    Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM) 

    68.20 

     

     

     

    1.f.2

    Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat

    bencana daerah kabupaten 

    100.00 

     

    7

    TENAGA KERJA

    2.a.1

    Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja 

    #DIV/0!

    Belum ada

    Rencana Tenaga

    Kerja daerah

     

     

    2.a.2

    Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat

    Kompetensi 

    100.00 

     

     

     

    2.a.3

    Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja 

    387.11 

     

     

    NO

    URUSAN PEMERINTAHAN

    NO

    IKK HASIL / OUTCOME

    CAPAIAN KINERJA

    KETERANGAN

     

     

    2.a.4

    Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) 

    40.00 

     

     

     

    2.a.5

    Persentase Tenaga Kerja Yang

    Ditempatkan (Dalam Dan Luar Negeri)

    Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja

    Dalam Wilayah kabupaten 

    22.75 

     

    8

    PEMBERDAYAA

    N PEREMPUAN

    DAN

    PERLINDUNGAN

    ANAK

    2.g.1

    Persentase ARG pada belanja langsung

    APBD 

    0.74 

     

     

     

    2.g.2

    Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten 

    0.06 

     

     

     

    2.g.3

    Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan) 

     

    0.01 

     

    9

    PANGAN

    2.h.1

    Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan) 

    100.00 

     

    10

    PERTANAHAN

    2.i.1

    Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan 

    #VALUE!

    Tidak dapat disajikan dengan alasan tidak ada data

     

     

    2.i.2

    Persentase Penetapan Tanah Untuk

    Pembangunan Fasilitas Umum 

    #DIV/0!

    tidak dapat kami sajikan dengan alasan tidak tersedianya data petepan tanah untuk pembangunan fasilitas umum

     

     

    2.i.3

    Tersedianya Lokasi Pembangunan Dalam

    Rangka Penanaman Modal 

    #VALUE!

    tidak tersediah karena tidak ada 

     

     

    2.i.4

    Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap diredistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee

    #DIV/0!

    tidak dapat kami sajikan dengan alasan tanah objek landrefrom yang di redistribusikan pada tahun 2022 berasal pada tahun 2022 bersala dari pelepasan kawasan hutan, bekas hak guna usaha dan tanah negara lainnya dengan total 754 bidang tanah 

     

     

    2.i.5

    Tersedianya tanah untuk masyarakat 

    #DIV/0!

    tidak dapat di sajiakan dengan

     

    NO

    URUSAN PEMERINTAHAN

    NO

    IKK HASIL / OUTCOME

    CAPAIAN KINERJA

    KETERANGAN

     

     

     

     

     

    alasan tidak ada layanan pertanahan yang memiliki output dokumen izin membuat tanah 

     

     

    2.i.6

    Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi 

    #DIV/0!

    tidak dapat di sajikan dengan alasan tidak ada pengaduan tentang sengketa tanah garapan yang di lakukan melalui mediasi 

    11

    LINGKUNGAN

    HIDUP

    2.j.1

    Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) kabupaten 

    68.86 

     

     

     

    2.j.2

    Terlaksananya Pengelolaan Sampah di

    Wilayah kabupaten 

    32.23 

     

     

     

    2.j.3

    Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten 

     - 

     

    12

    ADMINISTRASI

    KEPENDUDUKA

    N DAN

    PENCATATAN

    SIPIL

    2.k.1.1

    Perekaman KTP Elektronik 

    79.24 

     

     

     

    2.k.1.2

    Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1

    (satu) hari yang memiliki KIA 

    33.86 

     

     

     

    2.k.1.3

    Kepemilikan akta kelahiran 

    87.13 

     

     

     

    2.k.1.4

    Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama 

    15.15 

     

    13

    PEMBERDAYAA

    N MASYARAKAT

    DAN DESA

    2.l.1

    Persentase Pengentasan Desa Tertinggal 

    #DIV/0!

    Tidak dapat disajikan dengan alasan sesuai dengan indeks desa

    membangun

    tahun 2023 untuk kabupaten Minahasa Selatan sudah tidak terdapat lagi desa tertinggal 

     

     

    2.l.2

    Persentase Peningkatan Status Desa

    Mandiri 

    64.96 

     

    14

    PENGENDALIAN

    PENDUDUK DAN

    KELUARGA

    BERENCANA

    2.m.1

    TFR (Angka Kelahiran Total) 

     xee 

    tidak dapat di sajikan dengan alasan brlum tersedianya data kelahiran penduduk perkelompok

     

     

    NO

    URUSAN PEMERINTAHAN

    NO

    IKK HASIL / OUTCOME

    CAPAIAN KINERJA

    KETERANGAN

     

     

     

     

     

    umur, belum adanya data kependudukan

    dari instansi

    terkait serta perhitungan TFR di dasarkan pada data kelahiran tiap 5 tahun sekali

     

     

    2.m.2

    Persentase pemakaian kontrasepsi Modern

    (Modern Contraceptive Prevalence

    Rate/mCPR) 

    42.16 

     

     

     

    2.m.3

    Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)

    15.25 

     

    15

    PERHUBUNGAN

    2.n.1

    Rasio konektivitas kabupaten 

    51.60 

     

     

     

    2.n.2

    V/C Ratio di Jalan kabupaten 

     

     

    16

    KOMUNIKASI

    DAN

    INFORMATIKA

    2.o.1

    Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo 

    57.58 

     

     

     

    2.o.2

    Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi 

    100.00 

     

     

     

    2.o.3

    Persentase Masyarakat Yang Menjadi

    Sasaran Penyebaran Informasi Publik,

    Mengetahui Kebijakan Dan Program

    Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah

    Daerah kabupaten 

    77.72 

     

    17

    URUSAN

    KOPERASI,

    USAHA KECIL

    DAN MENENGAH

    2.p.1

    Meningkatnya Koperasi yang berkualitas 

    100.00 

     

     

     

    2.p.2

    Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha 

    0.09 

     

    18

    PENANAMAN

    MODAL

    2.q.1

    Persentase peningkatan investasi di kabupaten 

    185.74 

     

    19

    KEPEMUDAAN

    DAN OLAHRAGA

    2.r.1

    Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri 

    4.30 

     

     

     

    2.r.2

    Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan 

    12.09 

     

     

     

    2.r.3

    Peningkatan Prestasi Olahraga 

     

     

    20

    STATISTIK

    2.s.1

    Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah 

    100.00 

     

     

     

    2.s.2

    Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah 

    100.00 

     

    21

    PERSANDIAN

    2.t.1

    Tingkat keamanan informasi pemerintah 

    #DIV/0!

    Tidak dapat kami sajikan dengan alasan tidak ada kegiatan strategis melalui

     

    NO

    URUSAN PEMERINTAHAN

    NO

    IKK HASIL / OUTCOME

    CAPAIAN KINERJA

    KETERANGAN

     

     

     

     

     

    pengamanan sinyal pada tahun 2022 pada bidang persandian karena tidak ada program kegiatan dan kurangnya SDM.

    22

    KEBUDAYAAN

    2.u.1

    Terlestarikannya Cagar Budaya 

     

     

    23

    PERPUSTAKAAN

    2.v.1

    Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat 

     

     

     

     

    2.v.2

    Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

     

    tidak ada karena tidak memiliki anggaran untuk kegiatan tersebut 

    24

    KEARSIPAN

    2.w.1

    Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal

    40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor

    43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 

    16.25 

     

     

     

    2.w.2

    Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepetingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat

    35.67 

     

    25

    KELAUTAN DAN

    PERIKANAN

    3.a.1

    Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten (sumber data:

    one data KKP) 

    81.39 

     

    26

    PARIWISATA

    3.b.1

    Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan 

    #DIV/0!

     

     

     

    3.b.2

    Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten 

    15.70 

     

     

     

    3.b.3

    Tingkat Hunian Akomodasi 

    6,353.85 

     

     

     

    3.b.4

    Kontribusi sektor pariwisata terhadap

    PDRB harga berlaku 

    0.35 

     

     

     

    3.b.5

    Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD

    3.24 

     

    27

    PERTANIAN

    3.c.1

    Produktivitas pertanian per hektar per tahun 

    19.74 

     

     

     

    3.c.2

    Persentase Penurunan Kejadian dan

    Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular 

    397.22 

     

    29

    ENERGI DAN

    SUMBER DAYA

    MINERAL

    3.e.1

    Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kabupaten

    #DIV/0!

    Dengan ini menyatakan bahwa

    Penerbitan Izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam

     

    NO

    URUSAN PEMERINTAHAN

    NO

    IKK HASIL / OUTCOME

    CAPAIAN KINERJA

    KETERANGAN

     

     

     

     

     

    daerah kabupaten di kabupaten Minahasa

    Selatan Tahun 2022 adalah   sebanyak 0.

    30

    PERDAGANGAN

    3.f.1

    Persentase pelaku usaha yang

    memperoleh izin sesuai dengan ketentuan

    (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan

    IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan) 

    100.00 

     

     

     

    3.f.2

    Persentase kinerja realisasi pupuk

    7.47 

     

     

     

    3.f.3

    Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku 

    2.51 

     

    31

    PERINDUSTRIAN

    3.g.1

    Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kabupaten 

    98.5185185

    2

     

     

     

    3.g.2

    Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK 

     

    Tidak dapat kami sajikan dengan alasan Provinsi Sulawesi Utara belum ada penetapan RPIP (Rencana

    Pembangunan

    Industri Provinsi)  dan Kabupaten Minahasa

    Selatan saat ini belum ada penetapan RPIK (Rencana

    Pembangunan

    Industri

    Kabupaten) berdasarkan indikator

    pembangunan

    industri dalam RIPIN.

     

     

    3.g.3

    Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha

    Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait 

    19.53 

     

     

     

    3.g.4

    Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait

    #DIV/0!

    Tidak dapat kami sajikan dengan alasan Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam

    laporan hasil pemantauan dan Jumlah izin yang

    dikeluarkan di

    Kabupaten

      

    NO

    URUSAN PEMERINTAHAN

    NO

    IKK HASIL / OUTCOME

    CAPAIAN KINERJA

    KETERANGAN

     

     

     

     

     

    Minahasa

    Selatan tahun 2023 = 0 karena pendaftaran pengurusan izin perluasan industri (IPUI) kecil dan Industri

    Menengah saat ini oleh pelaku usaha dilakukan melalui Online Single

    Submission (OSS) yaitu sistem perizinan berusaha

    terintegrasi secara elektronik.

     

     

    3.g.5

    Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan

    Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di

    Daerah kabupaten 

    #DIV/0!

    Tidak dapat kami sajikan dengan alasan jumlah izin perluasan industri (IPUI) bagi industri Kecil dan menengah yang

    diterbitkan di

    Kabupaten

    Minahasa

    Selatan tahun 2023 = 0 karena pendaftaran pengurusan izin perluasan industri (IPUI) bagi industri Kecil dan menengah saat ini oleh pelaku usaha dilakukan melalui Online Single

    Submission (OSS) yaitu sistem perizinan berusaha

    terintegrasi secara elektronik.

     

     

    3.g.6

    Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini 

     

    Tidak dapat kami sajikan dengan alasan Dinas Perdagangan

    NO

    URUSAN PEMERINTAHAN

    NO

    IKK HASIL / OUTCOME

    CAPAIAN KINERJA

    KETERANGAN

     

     

     

     

     

    tidak memiliki data tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini di

    Kabupaten Minahasa Selatan.

     

     

    C.   Hasil EPPD tahun 2022 atas Laporan LPPD Tahun 2021 sesuai dengan Keputusan Menteri

     

    D.    Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-1109 Tahun 2023 tentang Hasil Evaluasi Penyelenggaraan

    Pemerintahan Daerah Secara Nasional Tahun 2022 Berdasarkan Laporan Penyelenggaraan

    Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota Tahun 2021 mendapat nilai 2,46 dengan

    status Rendah.

    Kemudian untuk Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2022 mendapatkan

    nilai WTP (Wajar Tanpa Pengecelualian)

     

    E.   RINGKASAN REALISASI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN ANGGARAN DAERAH 

                                                                             PENDAPATAN

    NO

    URAIAN

    ANGGARAN

    REALISASI

    BERTAMBAH/ BERKURANG

    %

    1

    PENDAPATAN

    1.015.342.877.869,00

    937.983.714.525,56

    77.359.163.343

    92,38%

     

    PENDAPATAN ASLI DAERAH

    38.665.554.506,00

    22.867.383.937,56

    15.798.170.568

    59,14%

    Pendapatan Pajak Daerah

    21.778.943.348,00

    12.896.289.107,50

    8.882.654.241

    59,21%

    Hasil Retribusi Daerah

    5.722.525.930,00

    4.819.713.972,00

    902.811.958

    84,22%

    Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

    1.551.851.596,00

    1.351.851.596,00

    200.000.000

    87,11%

    Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

    9.612.233.632,00

    3.799.529.262,06

    5.812.704.370

    39,53%

    2

    DANA PERIMBANGAN

    743.714.454.280,00

    697.866.040.056,00

    45.848.414.224

    93,84%

     

    Dana Bagi hasil

    19.491.415.748,00

    16.507.939.911,00

    2.983.475.837

    84,69%

    Dana Alokasi Umum

    520.301.357.000,00

    524.240.004.316,00

    -3.938.647.316

    100,76%

    Dana Alokasi Khusus(fisik)

    73.812.302.532,00

    71.602.745.422,00

    2.209.557.110

    97,01%

    Dana Alokasi

    Khusus(NonFisik)

    130.109.379.000,00

    85.515.350.407,00

    44.594.028.593

    65,73%

    3

    LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH

    31.168.867.528,00

    27.427.221.274,00

    3.741.646.254

    88,00%

     

    Pendapatan Hibah

    20.859.638.000,00

    18.517.439.072,00

    2.342.198.928

    88,77%

    Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

    10.309.229.528,00

    8.909.782.202,00

    1.399.447.326

    86,43%

     

                                                                                         PENGELUARAN

    NO

    URAIAN

    ANGGARAN

    REALISASI

    BERTAMBAH

    BERKURANG

    %

    1

    BELANJA

    1.028.458.786.349,00

    934.378.037.654,86

    94.080.748.694,14

    90,85%

     

    BELANJA OPRERASI

    708.606.939.146,00

    632.520.704.005,86

    76.086.235.140,14

    89,26%

    Belanja Pegawai

    406.221.080.634,00

    380.423.482.293,00

    25.797.598.341,00

    93,65%

    Belanja Barang dan Jasa

    278.180.983.888,00

    242.999.697.088,86

    35.181.286.799,14

    87,35%

    Belanja Hibah

    22.204.874.624,00

    7.097.524.624,00

    15.107.350.000,00

    31,96%

    Belanja Bantuan Sosial

    2.000.000.000,00

    2.000.000.000,00

    0,00

    100,00%

    2

    BELANJA MODAL

    114.931.198.592,00

    98.376.691.797,00

    16.554.506.795,00

    85,60%

     

    Belanja Modal Tanah

    390.000.000,00

    253.044.000,00

    136.956.000,00

    64,88%

    Belanja Modal Peralatan

    Mesin

    28.586.614.872,00

    23.247.987.774,00

    5.338.627.098,00

    81,32%

    Belanja Modal Gedung dan Bangunan

    51.906.694.864,00

    48.171.959.584,00

    3.734.735.280,00

    92,80%

    Belanja Modal Jalan,

    Jaringan, dan Irigasi

    32.193.567.728,00

    26.019.738.648,00

    6.173.829.080,00

    80,82%

    Belanja Modal Aset

    Tetap Lainnya

    1.854.321.128,00

    683.961.791,00

    1.170.359.337,00

    36,88%

    3

    PEMBIAYAAN

    DAERAH

     

     

     

     

     

    PENERIMAAN

    PEMBIAYAAN DAERAH

    10.182.454.910,00

    15.428.408.480,00

    -5.245.953.570,00

    151,52%

     

    Sisa Lebih Perhitungan

    Anggaran Tahun

    Anggaran Sebelumnya

    10.182.454.910,00

    15.428.408.480,00

    -5.245.953.570,00

    151,52%

    4

    PENGELUARAN

    PEMBIAYAAN 

    4.812.500.000,00

    2.312.500.000,00

    2.500.000.000,00

    48,05%

     

    Penyertaan Modal

    Daerah

    2.500.000.000,00

    0

    2.500.000.000,00

    0,00%

    Pemberian Pinjaman

    Daerah

    2.312.500.000,00

    2.312.500.000,00

    0,00

    100,00%

    5

    PEMBIAYAAN NETTO

    5.369.954.910,00

    13.115.908.480,00

    -7.745.953.570,00

    244,25%

     

    F.    INOVASI DAERAH

    NO.

    INOVASI

    CAPAIAN KEBERHASILAN

    PENGHARGAAN YANG DITERIMA

    DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

    1.

    Pembentukan Bunda PAUD di tiap desa di Kabupaten Minahasa

    Selatan

    Terbentuknya PAUD di tiap Desa dan dilakukan kegiatankegiatan Inovasi lainnya

    Penghargaan Bunda PAUD Inspirasi kepada Bunda PAUD Minahasa Selatan Ibu Elsje Rosje

    Sumual                                       oleh

    Kemdikbudristek

    2.

    Perpustakaan Digital

    Sekolah-sekolah

    melaksanakan      Perpustakaan

    Digital

    Penghargaan

    Kabupaten Pelaksana Perpustakaan Digital oleh Kemdikbudristek RI

     

    NO.

    INOVASI

    CAPAIAN KEBERHASILAN

    PENGHARGAAN YANG DITERIMA

    3.

           Pembentukan                TIM

    Transformasi

    Pendidikan

    Terbentuk TIM Reformasi Pendidikan lewat SK Bupati

    Minahasa Selatan

    Penghargaan

    Kabupaten Pertama di

         Indonesia                           yang

    melaksanakan

    Transformasi

          Pendidikan                          oleh

    Kemdikbudristek RI

    4.

    Bimtek Operator dalam percepatan                aktifasi akun belajar.id

    Teraktifasi akun guru dan akus siswa dalam Platform Merdeka Belajar

    Penghargaan Peringkat 12 Kabupaten/kota Se Indonesia dalam aktifasi akun guru dan siswa 

    DINAS KESEHATAN

    1.

    TEMUSOBAT

         (Temukan        Periksa

    Obati) Malaria Kegiatan:

          Surevei Migrasi Pemeriksaan Laboratorium

          Pengobatan       yang tepat

          Evaluasi Pengobatan

          Penyelidikan Kasus

    Eliminasi Malaria di Kab. Minahasa Selatan Tahun 2022

    Penyakit malaria menurun terkendali dalam indikator :

    1.    Tidak               ada         penularan setempat

    2.    API = Kasus < 1 per 100.000 penduduk

    3.    SPR = Pemeriksanaan laboratorium < 5 per suspek diperiksa

    Sertifikat Eliminasi Malaria Kab. Minahasa

    Selatan oleh Menteri

    Kesehatan RI

    2.

    Ikut serta dalam penilaian Kabupaten

    Sehat dengan penilaian program dilihat dari capaian selama 2 tahun terakhir

    Capaian program lintas sektor lebih baik dari 3 tahun sebelumnya

    Penghargaan

          Swastisaba                   Padapa

    Kabubaten Sehat

     

     

    DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

    1.

    Kepatuhan

    Pemenuhan Kewajiban

    Pelaporan SPT

    Bendahara Instansi

    Pemerintah terbaik kedua

    sertifikat nomor: 6/ser/kp.1607/2023 tanggal 27 januari 2023

    BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

    1.

    Layanan PUSDALOPS

    1.  Update data cuaca setiap saat.

    2.  Tersedianya informasi sebelum terjadinya/peringatan dini tsunami dan jalur evakuasi.

    3.  Informasi bencana alam.

     

     

     

     

     

     

     

    SATPOL PP

    1

    Pembuatan Aplikasi

    SIAGA KANAN

    Satlinmas

    Dengan adanya APLIKASI

    SIAGA KANAN Satlinmas Masalah Penegakan Peraturan daerah dan Penegakan Kententraman dan ketertiban umum didesa/kelurahan

    segera cepat diselesaikan

     

    Tidak Ada

     

    NO.

    INOVASI

    CAPAIAN KEBERHASILAN

    PENGHARGAAN YANG DITERIMA

    DINAS SOSIAL

    1

    SETARA (Segera

    Tanggap Respon dan Aduan)

    Terpenuhinya Pelayanan Respon dan Aduan

    Mendapatkan nilai terbaik dari

    OMBUDSMAN

    DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

    1

    Pembinaan kepada Perusahaanperusahaan

    Terlaksananya k3 dengan baik pada perusahaan besar, perusahaan menengah dan perusahaan kecil

    ·         Piagam

    Penghargaan k3

    (Kesehatan dan Keselamatan Kerja) kepada Bupati Minahasa Selatan sebagai Pembina

    PPPA

    1

    Kabupaten Minahasa

    Selatan sebagai

    Kabupaten/Kota Layak

    Anak

    100%

    Predikat Pratama

    Kabupaten/Kota Layak

    Anak

    DINAS KETAHANAN PANGAN

    1

    Gelar Pangan Murah

    Meningkatkan kesejahteraan masyarakat

     

    DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

    1

    JEMP0L HEBAT

    -        Terwujudnya pelayanan yang cepat tepat dan akurat langsung jemput bola ke desadesa.

    -       Juara I Pelayanan

    Publik Tingkat Kabupaten Minahasa Selatan.

    2

    5 in 1

    -        Sekali mengurus perkawinan 5 Dokumen diberikan.

     

    PPKB

    1

    Pelayanan KB Seribu Akseptor 

    Terlaksananya pelayanan KB MKJP  bagi pasangan usia subur di 17 Kecamatan

    Juara II pelayanan KB

    MKJP tingkat Provinsi Sulawesi Utara

    2

    Lomba Kampung

    Keluarga Berkualitas tingkat Provinsi 

    Meningkatnya peran serta dari pemerintah desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, kader, kelompok kerja dan

    mitra kerja untuk

    pengembangan dan peningkatan Kampung Keluarga Berkualitas

    Desa Tangkuney Juara

    I dan Desa Wiau Lapi

    Juara III Tingkat

    Provinsi Sulawesi Utara

    DINAS PERHUBUNGAN

    1

    PENYELENGGARAAN

    PENGUJIAN

    KENDARAAN

    BERMOTOR DENGAN

    E-BLUE (BUKTI LULUS

    UJI ELEKTRONIK)  

    SISTEM LAYANAN APLIKASI

    YANG TERINTEGRASI

    DENGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI

    (HTTP://NGEKIRONLINE.CO.ID),

    SERTA MENGAKOMODIR

    PEMBAYARAN NON-TUNAI

    (KODE BILLING)

    E – BLUE Sudah

    Terintegrasi dengan

    Website Resmi Dinas

    Perhubungan Kabupaten Minahasa Selatan.

     

    NO.

    INOVASI

    CAPAIAN KEBERHASILAN

    PENGHARGAAN YANG DITERIMA

    2

    Tersedianya aplikasi data angkutan kendaraan umum dalam bentuk aplikasi web ‘sistem informasi angkutan (sim)

    Aplikasi sistem informasi angkutan (dishubminsel.my.id)

    -

    3

    Peningkatan capaian pendapatan asli daerah (pad) di bidang pelayaran dan asdp melalui jasa layanan kepelabuhanan

    Capaian pad sebesar 240 %

    -

    4

    Tersedianya website resmi dinas perhubungan kabupaten minahasa selatan

    Website resmi dinas perhubungan kabupaten minahasa selatan

    (https://dishub.minselkab.go.id)

    -

    DINAS KOMINFO

     

    1

    Melaksanakan

    Penerapan Sosialisasi

    Sistem Pemerintahan

    Berbasis Elektronik

    (SPBE) di lingkungan

    Pemerintah Kabupaten

    Minahasa Selatan

     

     

    DINAS KOPERASI DAN UKM

     

    1

    Pelaksanaan bazar Natal umkm

    Mempromosikan produkproduk olahan yang ada di minahasa selatan khususnya pelaku umkm

    Sertifikat/ piagam untuk pelaku umkm

    DPMPTSP

     

    1

    IZIN KELILING

    Melakukan Izin Keliling Di 4 (Empat Kecamatan) :

    Amurang Barat

    Tumpaan

    Tareran

    Suluun Tareran

     

    BAPELITBANGDA

     

    1

    Kantin Pejuang Lingkungan

    Sebagai Daerah Inovatif

    -

    DINAS PERIKANAN

     

    1

    ” KUSUKA Pintar”

    Pelaku Usaha

    Kelautan dan

    Perikanan (Nelayan,

    Pembudidaya Ikan,

    Pengolah Hasil

    Perikanan,

    Pedagang/Tibo2) yang mampu menggunakan kemajuan teknologi digital berbasis android dengan berbagai

          Dengan Aplikasi SATU DATA dan PILAR KKP Nelayan dan pembudidaya ikan terdaftar dalam database dan menerima Kartu KUSUKA dari BANK BNI

          Melalui Aplikasi LAUT NUSANTARA, nelayan dapat mengetahui posisi serta merencanakan penangkapan ikan.

    Bertambahnya alokasi bantuan pemerintah dikarenakan banyaknya data nelayan dan pembudidaya ikan serta pengolah dan pemasar ikan dalam database KUSUKA.

     

    NO.

    INOVASI

    CAPAIAN KEBERHASILAN

    PENGHARGAAN YANG DITERIMA

     

    aplikasi sektor perikanan

     

     

    DINAS PERTANIAN

    1

    Lanjutkan gerakan

    ”mari jo ba tanam”

    Terlaksananya ”gerakan marijo batanam” di tahun 2022 yang memberikan stimulasi bagi masyarakat minahasa selatan untuk mengoptimalkan lahan yang ada baik lahan pertanian/perkebunan maupun pekarangan rumah atau instansi, sehingga mendorong sektor pertanian menjadi penggerak pemulihan ekonomi, sehingga program ini dilanjutkan pelaksanaannya

    Penghargaan atas keberhasilan pemerintah daerah mengendalikan inflasi

    DINAS PERDAGANGAN

    1

    Sertifikasi Tingkat

    Komponen Dalam

    Negeri (TKDN)

    35 Sertifikad TKDN untuk ekatalog pengadaan barang dan jasa

    Sertifikad TKDN

    INSPEKTORAT

    1

    Pengurusan Bebas Temuan Online

    Desa Wiau Lapi Kec. Tareran memperoleh nilai 91,5 Kategori Istimewa dalam Penilaian

    Program Desa Anti Korupsi Tingkat Nasional Tahun 2023 olek KPK-RI.

    Desa Wiau Lapi masuk dalam Kategori Istimewa dalam

    Penilaian Program

    Desa Anti Korupsi

    Tingkat Nasional Tahun 2023 olek KPK-RI di IKN.

    2

    Desa Anti Korupsi

     

     

    BKPSDM

    1

    Penggunaan Aplikasi SIASN dan SSCASN dalam rangka pemanfaatan data Sistem Informasi dan

    CAT

    1.  Terintegrasinya data ASN Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan.

    BKN Awards 2023

    Kategori Penerapan

    Pemanfaatan Data

    Sistem Informasi dan

    CAT

    2.  Meningkatnya akurasi data

    ASN Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan karena dimutakhirkan secara berkala.

    3.  Terlaksananya Seleksi ASN dengan metode CAT

    2

    Penggunaan Aplikasi e-Formasi, SIM PGP3K dan Renbut

    Nakes

    1.  Tersedianya Dokumen Rencana Kebutuhan Pengadaan ASN.

    BKN Awards 2023

    Kategori Perencanaan

    Kebutuhan dan Mutasi

    Kepegawaian

    2.  Jumlah kebutuhan rencana pengadaan ASN yang diinput pada aplikasi e-Formasi, SIM PG-P3K dan Renbut Nakes sesuai dengan Dokumen Rencana Kebutuhan. 

     

     

     

     

      

    NO.

    INOVASI

    CAPAIAN KEBERHASILAN

    PENGHARGAAN YANG DITERIMA

    BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

     

    PENGELOLAAN KEUANGAN

    Pencapaian target kinerja tahun anggaran 2022, Badan Pengelola Keuangan dan Aset

    Daerah Kabupaten Minahasa Selatan mempunyai 3 program, dimana dari masingmasing program tersebut terdapat beberapa kegiatan yang mengikutinya. Programprogram APBD Badan

    Pengelola Keuangan dan Aset

    Daerah Kabupaten Minahasa Selatan yang dilaksanakan pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :

    1.            Program Penunjang

    Urusan Pemerintahan Daerah

    Kabupaten/Kota

    2.            Program Pengelolaan

    Keuangan Daerah

    3.            Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

    Untuk melaksanakan programprogram Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa Selatan mendapat pagu setelah anggaran perubahan sebesar Rp. 246.993.844.357 Dengan Realisasi Anggaran pada akhir tahun 2022 sebesar Rp. 237.205.021.368 atau 96.04% dari pagu anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah

    Kabupaten Minahasa Selatan

    Tahun 2022 mendapat

    Penghargaan dari

    Badan Pemeriksa

    Keuangan: Wajar

    Tanpa Pengecualian

    (WTP)

    BADAN PENDAPATAN DAERAH

    1

    Pembayaran Online

    Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) berdasarkan NOP

    Terbayarnya Pajak Bumi dan

    Bangunan Perdesaan dan

    Perkotaan (PBB-P2) sesuai

    NOP

    Piagam Penghargaan Lunas PBB-P2

    2

    Pembayaran Pajak secara Online melalui Aplikasi SIGAP 

    Tercapainya Pembayaran Pajak secara Online

    Piagam Penghargaan Taat Pajak

    SEKERETARIAT DAERAH

    1

    Dalam Penggunaan

    Katalog Elektronik

    Lokal

    UKPBJ Kab. Minahasa Selatan mewajibkan semua OPD yang melakukan proses Pengadaan Barang dan Jasa harus melalui proses Katalog Elektronik

    Lokal

    Tidak ada

    2

    Konsultasi Hukum Online dan Offline

    60%

    -

    NO.

    INOVASI

    CAPAIAN KEBERHASILAN

    PENGHARGAAN YANG DITERIMA

    1

     

     

     

    Pemberian Reward and Punishment pada Perangkat Daerah yang memasukkan Laporan EPRA tepat waktu.

    Tingkat kepatuhan memasukkan laporan meningkat.

     

    2

    Sistem Evaluasi dan Monitoring dibidang perekonomian secara

    Virtual.

    Terlaksananya evaluasi dan monitoring dibidang perekonomian.

    Prioritas dalam penyusunan dokumen usulan maupun perencanaan untuk tahun anggaran berikutnya.

    5

    MOU Bagian Sumber

    Daya Alam dengan

    PT. Cargill Minahasa

    Selatan

    Adanya Pengembangan Kebun Benih Kelapa Bido

     

     

    (Dinas Kominfo Minahasa Selatan)

    • Comments
    • FB Comments

    0 komentar:

    Post a Comment

    Item Reviewed: Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2023 Rating: 5 Reviewed By: elnusanews/com
    Scroll to Top