Pameran Inovasi Pelayanan Publik, BPJ Tonjolkan Program SIKAP

Wakil Gubernur Sulut Steven Kandouw Saat Mengunjungi Stand Biro Pengadaan Barang dan Jasa dan Diterima Langsung Oleh Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Jemmy Ringkuangan.

SULUT, Elnusanews - Dalam rangka menjawab percepatan kebutuhan pelayanan publik, maka Biro Pengadaan Barang dan Jasa (BPJ) Setdaprov Sulut turut serta dalam Pameran Inovasi Pelayanan Publik yang di gelar oleh Biro Organisasi Kepegawaian Setdaprov Sulut Tepatnya di satu pusat perbelanjaan Mantos, Senin (17/6/2019).

Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setdaprov Sulut Jemmy Ringkuangan mengatakan dalam rangka menunjang program kerja ODSK,
produk pelayanan melalui Sistem Informasi Kinerja Penyedia atau SIKAP masih menjadi program andalan bironya dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat daerah bumi nyiur melambai Sulut ini.

"SIKAP (Sistem Informasi Kinerja Penyedia)  merupakan aplikasi subsistem dari SPSE yang digunakan untuk mengelola data/informasi mengenai riwayat kinerja dan/atau data kualifikasi Penyedia Barang/Jasa yang dimanfaatkan untuk mendapatkan Informasi Kinerja Penyedia Barang/Jasa dalam proses Tender Cepat," kata Karo Jemmy Ringkuangan kepada Elnusanews com, Selasa (18/6)2019).

Ringkuangan mengajak penyedia jasa pengadaan barang dan jasa untuk meningkatkan profesionalisme melalui kompetensinya.

“Penyedia jasa wajib untuk meningkatkan kompetensi serta memperbaiki kualitas administrasi perusahaannya, sehingga bisa bersaing dengan perusahaan dari luar,” tandasnya.

Dijelaskan Ringkuangan, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 mensyaratkan siapa saja di Negara Republik Indonesia, untuk berkompetensi dalam proses Pengadaan Barang dan Jasa termasuk Koperasi dan UKM.

“Karena e-procurement adalah sistem Pengadaan Barang berbentuk web berbasis internet. Dalam kaitan itu kita menggunakan LPSE Versi 4.3, dimana dalam rangka akuntabilitas publik, yang didalamnya semua Perangkat Daerah wajib menginput program dan kegiatannya pada Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP),” kata dia sambil meminta agar seluruh kegiatan wajib terinput di SIRUP.

Menurut dia, sebagai tanggung jawab profesionalitas Penyelenggaraan Barang dan Jasa, sektor swasta juga itu wajib transparan dan akuntabilitas dan mereka diwajibkan untuk mengisi data profil perusahaan, pada Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKAP).

“Sehingga semua penyedia, itu datanya secara nasional di LKPP dan seluruh LPSE itu ada. Nah kelebihan ketika Perusahaan menginput SIKAP, sistem akan menyeleksi profesionalitas penyedia jasa tersebut sehingga tidak akan ada lagi double tenaga ahli,” kata dia.

Lanjutnya, tenaga ahli wajib memiliih satu perusahaan yang menggunakan jasanya dan tidak menggunakan beberapa perusahaan.

“Setelah itu, dalam bentuk akuntabilitas kepada publik, maka rencana umum pengadaan, wajib untuk diumumkan seperti SIRUP dan SIKAP baik Pemerintah dan sektor Swasta,” ungkapnya.

Dijelaskannya, nanti dalam proses Pengadaan, panitia pemilihan akan menyeleksi Perusahaan-Perusahaan yang sudah terdaftar secara online di SIKAP dan tidak ada lagi Perusahaan yang masuk jendela, pintu lain, selain SIKAP.

(ROKER)

11:56 AM