MINUT,Elnusanews-- Pernyataan berani dilontarkan oleh Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Julius Randang menyikapi dugaan korupsi 10.4 Miliar dana hibah Pemkab Minut Senin (05/06/2017) di kantor Bupati Minut.
“Saya siap dipenjara jika memang kami tidak bisa mempertanggung jawabkan dana hibah sebesar 10.4 Miliar sesuai hasil penghitungan Inspektorat Minut,” tegas Ketua KPU ini.
Pihaknya tentunya akan berusaha menyelesaikan surat pertanggung jawaban (SPJ) sesuai dengan hasil pemeriksaan dan penghitungan dari pihak Inspektorat. Namun terkait hal ini pihaknya tentunya meminta publik untuk tidak serta merta mendiskreditkan kelembagaan KPU sebab hal ini bisa saja mengerucut ke-oknum tertentu sesuai dengan tupoksi masing-masing.
“Secara kelembagaan segala sesuatu prosesnya ditetapkan lewat pleno. Dan untuk penggunaan anggaran tentunya ada di tangan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau Sekretaris yang saat itu dijabat oleh (NM). Dan, kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan SPJ sesuai dengan rekomendasi yang terdapat di daftar item yang telah diserahkan oleh Inspektorat.," ungkapnya.
Sementara terpisah, Inspektur Minut Umbase Mayuntu kepada wartawan menyatakan pihaknya hanya menyampaikan hasil perhitungan dari LHP KPU Minut.
“Kami hanya menghitung dan menyampaikan hasil serta melaporkan ke BPK. Dan yang kami temukan adalah dana sebesar 10.4 miliar SPJ-nya belum bisa dihadirkan dari total dana hibah sebesar 18.1 miliar yang diterima KPU,”jelas Mayuntu.
Kepala Badan Keuangan Minut Robi Parengkuan mengatakan dana hibah yang diserahkan ke KPU pertanggung jawabannya tidak akan mempengaruhi penilaian BPK RI Perwakilan Sulut.
“Karena sudah dihibahkan maka mereka yang harus membuat LHP, untuk penyaluran hibah tersebut sudah sesuai dengan mekanisme regulasi yang ada. Kalau mekanisme hibahnya cacat tentu akan sangat berpengaruh terhadap penilaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK,” kunci Parengkuan. (Tommy)
0 komentar:
Post a Comment