SULUT,Elnusanews - Dalam rangka meningkatkan jaminan akses permodalan bagi nelayan dan pelaku usaha penangkapan ikan, Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Provinsi Sulut menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Sertifikasi Hak Atas Tanah Nelayan (SeHat NELAYAN) CPCL Provinsi dan Kabupaten Kota se Sulut yang melibatkan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Rakor SeHAT (Sertifikasi Hak Atas Tanah) Nelayan Tahun 2021 tersebut dipaksanakan di RM Bigfish Manado, Senin (21/6/2021).
Kegiatan Rakor SeHAT NELAYAN ini kata Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Sulut Tienneke Adam dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum hak atas tanah nelayan dan usaha penangkapan ikan, mengubah predikat modal pasif menjadi modal aktif yang dapat didayagunakan sebagai jaminan memperoleh kredit dari perbankan dan/atau lembaga keuangan non perbankan.
"Melalui usaha tersebut diharapkan nelayan dan pelaku usaha penangkapan ikan dapat memperoleh modal usaha untuk peningkatan usaha dan pengembangan ekonomi produktif lainnya," kata Adam kepada elnusanews.com usai membuka Rakor SeHAT NELAYAN yang melibatkan DKP Kab/Kota se Sulut.
Rakor tersebut dihadiri oleh DKP Kab/Kota, dan narasumber dari Perwakilan Badan Pertanahan Nasional (BPN).
(ROKER)
0 komentar:
Post a Comment