DEPROV,Elnusanews -- Sejumlah aspirasi berhasil diserap oleh anggota DPRD Provinsi Sulut Melky Jakhin Pangemanan (MJP) ketika melakukan kegiatan masa reses II di wilayah Kumersot dan Karondoran, Kota Bitung. Senin (7/09/20) kemarin.
MJP melaksanakan reses dengan memperhatikan imbauan pemerintah dan menerapkan protokol kesehatan dalam rangka pencegahan penyebaran CVD.
Adapun aspirasi yang disampaikan kepada anggota DPRD MJP mulai dari permasalahan pendidikan, pertanian, pertanahan.
Seperti yang disampaikan oleh salah satu warga Kumersot Herry Pirih, yang mempertanyakan kapan akan dibukamya aktivitas belajar mengajar di sekolah.
"Aspirasi pertama datang dari bapak Herry Pirih terkait pembelajaran di masa pandemi. Pertanyaan terkait adanya sekolah yang sudah melakukan tatap muka dan ada yang belum, selain itu terkait kesulitan akses internet untuk pembelajaran daring. Saya juga mengharapkan agar siaran edukasi di TVRI bisa dijadwalkan secara efektif dan setiap hari, sehingga bisa membantu proses pembelajaran anak-anak dirumah. Pemerintah diharapkan dapat mendorong pihak TVRI agar konsisten menyiarkan siaran edukasi bagi peserta didik di SD, SMP dan SMA/SMK," kata Pirih.
Aspirasi lain juga disampaikan oleh warga Karondoran, yang mempertanyakan status daerah kawasan.
"Terkait status daerah kawasan, dimana harapannya status daerah kawasan bisa berubah menjadi daerah milik warga karondoran, karena untuk membuat sertifikat lahan dan tanah saja sangat sulit. Beberapa tahun sebelumnya sebenarnya sudah pernah dilakukan pengukuran tanah oleh BPN Provinsi Sulawesi Utara untuk diusulkan ke pemerintah pusat agar segera beralih status menjadi milik kelurahan Karondoran, tapi sampai saat ini SK Pengesahannya belum juga keluar," ujar salah satu warga.
Menanggapi aspirasi tersebut, MJP mengatakan akan membawa aspirasi-aspirasi masyarakat ke gedung DPRD dan menyampaikannya kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. MJP akan berjuang dan mengawal semua aspirasi yang masuk demi kepentingan masyarakat dan daerah.
Dalam reses ini, selain menampung aspirasi dari warga masyarakat yang nantinya akan di tindaklanjuti ke pihak-pihak dan dinas-dinas terkait, MJP juga menyampaikan laporan kerja dan aktivitas politik yang telah dilakukan sebagai wakil rakyat, antara lain terkait bidang pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial. Termasuk yang beberapa hari lalu dilakukan MJP yaitu memfasilitasi dan mengawal langsung 1.569 UMKM terdampak CVD yang akan mendapatkan bantuan presiden, data ini dibawa langsung ke dinas Koperasi dan UMKM, dan akan terus dikawal hingga terealisasi kepada semua pelaku usaha. (RaKa)
0 komentar:
Post a Comment