Kemarahan itu di picu karena menurut Amon penyaluran bantuan program keluarga harapan (PKH) di berikan melalui DPRD,seharusnya bantuan PKH pemerintah daerah yang membaginya.
PKH adalah program pemberian bantuan secara tunai namun bersyarat kepada keluarga kurang mampu yang kemudian di sebut dengan keluarga penerima manfaat (KPM) yang telah terdata di Data terpadu kesejahtraan sosial (DTKS), syarat penerima bantuan ini adalah memiliki komponen seperti yang sudah di tetapkan oleh kemsos.
Terdapat 3 syarat komponen bagi penerima bantuan PKH yaitu: 1.komponen kesehatan di dalamnya ada kategori ibu hamil dan anak usia dini. 2.komponen pendidikan,di dalamnya ada kategori SD/MI sederajat,SMP/MTs sederajat,SMA/MA sederajat. 3.komponen kesejahtraan sosial yang di dalamnya ada kategori lanjut usia 70 tahun keatas, dan penyandang disabilitas berat.
Setidaknya ada 5 tujuan yang ingin di capai dari bantuan PKH yaitu: 1.Meningkatkan taraf hidup melalui Akses pendidikan,kesehatan,dan kesejahtraan sosial. 2.Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan. 3. Mendorong perubahan perilaku dan kemandirian KPM. 4. Mengurangi kemiskinan. 5.Inklusi keuangan.
Kemensos kemudian memilih pendamping untuk mengawasi proses bisnis penyaluran bantuam PKH di tiap kabupaten/kota yang ada di indonesia.
Tugas dari pendamping PKH adalah mendampingi KPM dalam proses untuk mencapai tujuan dari PKH sesuai dengan komponen yang dimiliki oleh KMP.Bahkan proses penyaluran bantuan PKH, kemensos bekerjasama langsung dengan himpunan Bank Negara (HIMBARA) Bank BNI, Bank MANDIRI, Bank BRI untuk menyalurkan langsung ke rekening masing-masing KPM.
"Memang benar PKH adalah bantuan bersyarat, jadi tidak semua masyarakat bisa menerima bantuan PKH, bahkan pendamping PKH pun tidak bisa menambahkan masyarakat umum untuk menjadi penerima PKH, karena penerima PKH datanya dari DTKS" ungkap Melkias Medea, SE selaku koordinator pelaksana program keluarga harapan (PPKH) kecamatan manganitu.
(Donny)
0 komentar:
Post a Comment