Pemkab Sangihe "Sunat" Tunjangan Kelangkaan Profesi, Sejumlah Dokter Dan Nakes Ancam Hengkang Dari Sangihe

SANGIHE, Elnusanews- Pemerintah Daerah Kabupaten Sangihe melalui Tim Anggaran diduga telah melakukan pemotongan terhadap Tunjangan kelangkaan profesi dokter,  baik dokter spesialis, dokter umum. Bahkan tak hanya itu pemotongan juga berlaku bagi apoteker, tenaga penata anestesi, penata Roentgen, tenaga transfusi, Ahli elktromedik, hingga fisioterapi juga kena imbas pemotongan tersebut.

Dari data yang berhasil dirangkum harian ini menyebutkan, sebelumnya para korps baju putih ini menerima hak setiap bulan dari pemerintah sebesar Rp 30-an juta, namun sangat disayangkan di Tahun 2022 tanpa ada koordinasi dengan para dokter Tim anggaran Pemkab Sangihe melakukan diskriminasi terhadap Tunjangan kelangkaan profesi sehingga berubah menjadi Rp 1,8 juta perbulan.

"Jadi kami juga kaget masa anggaran tunjangan profesi kok berubah drastis? dan ini tanpa ada koordinasi dengan kami para dokter. Sehingga ada keraguan dari rekan- rekan kami di luar daerah mau datang tugas di Sangihe karena tunjangannya sangat- sangat kecil," ujar salah satu dokter yang meminta namanya tidak di publikasikan.

Tak hanya itu ungkap sumber, ada beberapa dokter akan pindah tugas ke daerah lain menyusul adanya penghapusan tunjangan profesi ini.

"Sudah ada beberapa dokter yang akan keluar dari Sangihe termasuk saya. Karena pemerintah tidak melihat beban kerja kami. Bayangkan saja kami harus di perhadapkan dengan virus mematikan, tapi tidak di hargai, apalagi kerja kami beresiko tinggi. Jadi kami fikir- fikir lagi untuk melanjutkan kontrak kerja di Sangihe, banyak daerah lain yang butuh tenaga kami," sambungnya.

Menyikapi hal ini salah satu unsur muda Sangihe, Johan Fredrik Lukas angkat bicara. Dirinya menyayangkan sikap pemerintah Daerah yang terkesan sengaja melakukan penghapusan atau pemotongan hak para dokter.

"Pada prinsipnya saya minta kembalikan hak para dokter seperti biasa karena itu Hak mereka. Tidak ada alasan pemda mengebiri hak para dokter. Ataukah hak dokter dialihkan untuk tambahan kelangkaan para pejabat di Sangihe? yang notabene tidak tau apa- apa soal pemerintahan, asal bunyi tidak ada yang dapat diandalkan selama ini," tegas Johan Fredik Lukas yang juga Ketua LSM LP-KPK Komcab Sangihe.

Hingga berita ini diturunkan Ketua Tim anggaran Pemkab Sangihe, Sekda Herry Wolf belum bisa ditemui untuk di mintai tanggapan terkait hal ini. Begitu juga Direktur RSD LIUN Kendage Tahuna, dr Aprikonus Loris Spd belum bisa dimintai penjelasan akan hal tersebut, dihubungi via ponselnya tak ada jawaban.

9:41 PM