SULUT,Elnusanews - Ikatan Mahasiswa Indonesia Papua (IMIPA) di Sulawesi Utara (Sulut) melakukan aksi damai, Senin (28/3/2022) di Kantor Gubernur Sulut.
Dalam demonstrasi tersebut, pendemo menuntut beberapa tuntutan, di antaranya mereka menolak Daerah Otonomi Baru (DOB) di Tanah Cendrawasih. Mereka mengharapkan tuntutan itu diteruskan ke Pemerintah Pusat.
Para pendemo ini diterima Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Sulut Fery Sangian.
Sangian mengatakan semua tuntutan IMIPA Sulut akan disampaikan ke Gubernur Sulut Olly Dondokambey.
“Atas nama bapak gubernur dan wakil gubernur menyampaikan terima kasih terutama bagi pihak keamanan yang terdiri dari unsur TNI/Polri serta pihak-pihak terkait serta Pers yang turut serta mengawal aksi demo ini sehingga berjalan dengan aman dan tertib," ujar Sangian.
"Ada sekitar 15 poin pernyataan sikap yang mereka sampaikan dan kami telah berkomunikasi dengan para pendemo untuk segera meneruskan aspirasi mereka pada pimpinan," tukas Sangian.
Menariknya, usai menyampaikan orasi para pendemo meninggalkan Kantor Gubernur Sulut turut 'dikawal' Sangian.
Terlihat Sangian bersama-sama dengan pendemo berjalan kaki hingga keluar gerbang Kantor Gubernur Sulut.
BERIKUT 15 PERNYATAAN SIKAP MAHASISWA/I PAPUA DI SULAWESI UTARA:
1. Kami Menolak dengan tegas Wancana Pemekaran atau Daerah Otonomi Baru di seluruh teritorial tanah Papua Rancangan Jakarta.
2. Kami menolak dengan tegas rancangan undang-undang nomor 2 tahun 2021 tentang perubahan atas undang-undang otonomi khusus nomor 21 tahun 2001. 3. Kami dengan tegas menolak Pemakaran-pemakaran daerah otonomi baru Provinsi bahkan kabupaten/kota di atas seluruh tanah Papua
4. Hentikan Kriminalisasi terhadap Aktivis Papua bahkan Aktivis Indonesa For West Papua.
5. Negara segera Hentikan Kriminalisasi Terhadap Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti.
6. Negara segerah bebaskan tanpa Syarat Viktor Yeimo Dan Tahanan para Aktivis Papua Yang Di tahan Seluruh Tanah Papua.
7. Negara tidak Mau dengar suara Rakyat Papua maka, kami akan mobilisasi besar-besaran di seluruh tritorial West Papua.
8. Negara Indonesa Stop melakukan kebijakan tanpa melibatkan Orang Asli Papua.
9. Para Bupati/Walikota dan elit-elit politik serta tokoh-tokoh intelektuan se-tanah Papua Hentikan untuk mencari popularitas dan Mengatasnamakan Masyarakat Asli Papua
10. Negara Segerah Tarik Semua Militer Organik Dan Non Organik yang ada di atas tanah Papua
11. Negara Segera Hentikan operasi militer di seluruh tanah papua terlebih khusus di Intan yaja, Puncak Jaya, Pegunungan Bintang, Nduga, maybrat, Yahukimo dan Puncak Papua.
12. Presiden Repoblik Indonesia Ir. H. Joko widodo Segera Menyelesaikan Khasus Pelanggaran HAM Berat Masah Lalu Di Atas Tanah Papua Dari Tahun 1960 - 2022 dan Segera Adili Semu Pelaku Pelanggaran HAM.
13. Negara Segera Membuka Akses Untuk Jurnalis asing Masuk Ke Tanah Papua.
14. Kami Mendukung Penuh Untuk Kunjungan PBB Ke Indonesia Terlebih Khusus Masuk Ke Tanah Papua Investigasi Pelangaran HAM Di Tanah Papua.
15. Kami Mendukung Penuh Dengan (116 Organisasi) Petisi Rakyat Papua (PRP). (roker/*)
0 komentar:
Post a Comment