MINAHASA, Elnusanews – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten intens melakukan tugas pengawasan hak-hak rakyat yang dijalankan pihak eksekutif. Hal tersebut terlihat pada Senin 14/3/2022, dimana Glady Kandouw SE selaku pimpinan DPRD dan anggota membentuk Panitia Khusus (Pansus) Pengawasan Pinjaman Daerah.
Pansus yang diketuai anggoyta DPRD Rio Palilingan tersebut langsung memanggil sejumlah OPD terkait pengguna Dana PEN serta pinjaman di Bank Sulut Go (BSG).
Dikatakan Palilingan, pihaknya tadi mulai meminta list penggunaan dana PEN. Diketahui tahun ini Pemkab Minahasa mendapatkan dana pinjaman PEN sebesar Rp89 Miliar.
“Jadi kami mengulik dana pinjaman tersebut digunakan untuk apa saja. Apa sesuai kebutuhan atau tidak,” sebut anggota DPRD yang lama berkarir dibidang Perbankan ini.
Dijelaskan dia, untuk tahun ini dana PEN difokuskan pada tiga program berbeda dengan tahun 2020 dan 2021 yang ada 5 program. Untuk tahun 2022, 3 program yang difokuskan yakni Perlindungan Sosial Masyarakat, Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat, dan Pemulihan Ekonomi.
“Menurut hasil yang dikonfirmasi ke pihak eksekutif, tahun ini pinjaman PEN ful difokuskan untuk pemulihan ekonomi. Jadi dana tersebut digunakan untuk peningkatan infrastruktur jalan perkebunan dan penanganan SPAM,” jelasnya.
Dibeberkan dia, untuk dana penanganan SPAM dianggarkan Rp20 miliar. Sisanya sekira Rp69 miliar, ful dialokasikan untuk peningkatan infrastruktur. “Kami akan intens lakukan pengawasan, agar dana pinjaman ini betul-betul membantu masyarakat,”bebernya.
Selain itu, Palilingan turut menyebut dalam rapat pembahasan ikut disentil soal pinjamana ke BSG sebesar Rp120 miliar untuk pembangunan Rumah Sakit didaerah Peleloaan Tondano.
“Total dana yang sudah cair, sebanyak Rp36 miliar dari total Rp120 miliar. Untuk pembangunannya sudah berjalan sekira 25 persen pengerjaan. Kami berniat nanti akan turun langsung bertemu kontraktor pekerjaan, untuk mengecek apakah hasil rapat yang didapat sesuai atau berbeda dengan fakta dilapangan,” kuncinya.
Rapat tersebut dihadiri sejumlah OPD mulai dari Badan Keuangan dan Aset Daerah, Dinas PUPR, Dinas Kesehatan dan RSUD Tondano. Rapat yang membahas hak masyarakat ini disayangkan karena digelar secara tertutup.
(jonly bamz)
0 komentar:
Post a Comment