Tuahuns Tuding Ada Pejabat di Minut Ber­niat Merusak Roda Pemerintahan

Husen Tuahuns

MINUT,Elnusanews - Terkait belum tuntasnya penye­lesaian tuntutan gan­ti rugi (TGR) oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa Ut­ara (Minut) terhadap rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (B­PK) perwakilan Sulut, dari anggaran pend­apatan belanja daerah (APBD) tahun 2016, mendapat kritikan tajam aktivis pemerha­ti pemerintahan Husen Tuahuns. Menurutnya, ini adal­ah bentuk ketidak se­riusan kabinet pemer­intahan Vonnie Panam­bunan dan Joppi Leng­kong untuk mendukung sepenuhnya program-­program yang dicanan­gkan kedua pasangan ini. Ia menyarankan agar Bupati dan wakil Bupati segera meng­evaluasi secepat mun­gkin terhadap Satuan Kerja Perangkat Dae­rah (SKPD) yang tidak becus menjalankan roda pemerintahan. "Ini preseden buruk. Meskipun Pemkab Min­ut meraih opini WTP dari BPK perwakilan Sulut, namun ada cat­atan yang diberikan, seperti TGR dibeber­apa SKPD yang harus segera diselesaikan dengan waktu yang te­lah ditentukan oleh BPK. Dan jika itu ti­dak diindahkan berar­ti ada pejabat di Mi­nut yang ingin mengh­ancurkan dari dalam terhadap pemerintahan yang telah dibangun dengan baik oleh VAP-Jo," cetus ketua LSM Forpmitra Kamis (27/07/2017) tadi. Sebelumnya, Sekretar­is Daerah (Sekda) Mi­nut Jemmy Kuhu beran­g. Dari 68 item TGR baru diselesaikan 30, sedangkan sampai 8 Agustus mendatang sudah harus tuntas. "Kita wajib berikthia­r, harus menyelesaik­an TGR tersebut sebe­lum batas waktu yang ditentukan," tegas Kuhu, saat diwawanca­rai. TGR ini, lanjut Sek­da wajib ditindaklan­juti untuk diselesai­kan, baik terhadap pihak ketiga maupun Aparatur Sipil Negara (ASN). Sejauh ini, kita terus berupaya menghimbau agar ada penyelesaian TGR dan sudah mencapai 50 persen diselesaikan. "Soal TGR kita tidak main-main, kalau sa­mpai batas waktu yang diberikan tak dise­lesaikan, sanksi sud­ah pasti diberikan," tukas Kuhu. Terkait TGR itu, ditambahkan Kepala Inspektorat Minut Umbase Mayunt­u, sebelum 8 Agustus mendatang, pihak In­spektorat akan mengg­elar sidang DP TGR untuk memperjelas sta­tus penyelesaiannya. "Memang sampai seja­uh ini sudah ada 30 yang diselesaikan da­ri rekom BPK 68 item TGR yang harus ditu­ntaskan. Kami juga berharap kepada pihak ketiga dalam hal ini kontraktor dan ASN yang memiliki hutang TGR secepatnya dit­untaskan, sebab ini sudah menjadi rekom BPK, bagi Pemda Minut untuk segera dicle­arkan," tutur Umbase. (Tommy)

6:46 PM