MINUT,Elnusanews-- Atensi Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Utara (Sulut) dalam mempolototi aliran Dana Desa (Dandes) khususnya di dua Kabupaten yakni Minahasa Utara (Minut) dan Minahasa Selatan (Minsel), perlu terus diseriusi. Bidikan lembaga besutan Irjen Pol Bambang Waskito ini tak main-main, dana miliaran rupiah yang digelontorkan pemerintah pusat terhadap setiap desa yang ada di Indonesia ini, rawan disalahgunakan yang berujung pada korupsi. Terkait itu, seruan tegas disampaikan Pemerintah Kabupaten Minut dalam hal pengawasan dan menghimbau kepada semua hukum tua, agar jangan menyalahgunakan dana tersebut. "Selaku pemerintah kabupaten, saya menghimbau kepada kumtua yang menerima dana desa itu, agar digunakan sesuai aturan, dan jika kedapatan ada penyelewengan itu sudah bukan tanggung jawab pemerintah kabupaten melainkan perangkat desa dan dalam hal ini oknum kumtua yang paling bertanggung jawab," ingat Wakil Bupati Minut Ir Joppi Lengkong. Terpisah, Kadis Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Minut Cakrawira Gundo saat bersua dengan wartawan mengatakan, pihaknya kaget dan baru mendengar informasi adanya indikasi penyelewengan dana desa yang sedang diperiksa Polda Sulut khususnya di Kabupaten Minut. Ia mengakui, hingga kini belum mendapat surat atau pemberitahuan dari Polda Sulut bahwa saat ini sementara dilakukan penyelidikan, atas laporan penyimpangan di beberapa desa di Minut. "Sampai saat ini saya belum menerima informasi, nanti akan dicek dulu. Jika memang seperti itu, berarti para hukum tua harus ekstra hati-hati dalam penggunaan dana desa. Kita selama ini selalu mengingatkan dan melakukan pengawasan terhadap setiap desa yang dalam realisasi dana desa tersebut. Hal ini tentunya perlu diseriusi," ujar Gundo, kemarin. Sementara itu, Ketua DPRD Minut Berty Kapojos saat dimintai tanggapan, mengungkapkan, pihaknya tentu mendukung seratus persen langkah kepolisian untuk melakukan penyelidikan terhadap penggunaan dana desa yang ada di Minut. Menurutnya, ini uang negara dikucurkan untuk meningkatkan infrastruktur yang ada di desa, agar semua desa di Indonesia khususnya yang ada di Minut menjadi lebih maju dan itu buat kepentingan masyarakat yang ada. "Jangan main-main, di beberapa daerah sudah terbukti, sejumlah pihak terkait sudah diseret ke ranah hukum. Sekali lagi kami mensuport tindakan Polda Sulut itu. Dan jika memang terjadi ini menjadi preseden buruk, pemerintah desa tidak mendukung program nasional pemerintah pusat," tutupnya. (Tommy)
0 komentar:
Post a Comment