Pada kesempatan itu, Wagub Sulut memberikan arahan dan perhatian serius kepada satuan kerja perangkat daerah dalam pengelolaan aset, khususnya dalam pengamanan hukum berupa sertipikat untuk aset tetap tanah.
Wagub Steven mengatakan aset tetap pemprov sulut senilai 7,4 T didalamnya 38% atau 3.7 T, adalah nilai aset tetap berupa tanah dan merupakan nilai yang terbesar dibandingkan dengan 5 akun aset tetap yang ada pada neraca pemprov.
"Nilai tanah yang terbesar dalam kekayaan daerah karena itu harus diamankan secara fisik dan hukum," kata orang nomor dua Sulut itu.
Ia menekankan agar perangkat daerah segera menindaklanjuti proses penerbitan sertipikat agar kedepan tidak ada lagi tanah milik pemprov yang tidak bersertipikat.
"Sehingga meminimalisir gugatan-gugatan hukum terkait kepemilikan tanah. Nilai tanah yang terbesar dalam kekayaan daerah karena itu harus diamankan secara fisik dan hukum," tandasnya. Sembari berharap
progres tindak lanjut ini akan di evaluasi oleh bapak gubernur sebagai bagian dari kinerja kepala perangkat daerah," tandas Wagub Sulut itu.
Turut mendampingi Wagub Sulut dalam Rakor tersebut, Assisten III Setdaprov Sulut, Asiano G Kawatu, Kaban Keuangan dan Aset Daerah, Jeffry Korengkeng.
(ROKER)
0 komentar:
Post a Comment