MINUT,Elnusanews-- Ditetapkanya status tanggap darurat bencana di Kabupaten Minahasa Utara. Bupati Joune JE Ganda,SE.MAP,MM,MSi melalui Sekertaris Daerah (Sekda) Ir. Novly Wowiling,MSi gelar Rapat Koordinasi (Rakor) bersama TAPD, para Camat dan BPBD di ruang kerja Lantai 2 Kantor Bupati Minut, Sabtu (28/01/2023).
Dalam Rakor tersebut, Sekda Minut didampingi Assisten III Drs. Rivino Dondokambey, Kaban Keuangan Carla Sigarlaki, serta Kadis Kominfo Robby Parengkuan dan BPBD membahas langkah- langkah percepatan penanganan dampak bencana banjir dan tanah longsor yang melanda 20 Desa di 8 Kecamatan Minahasa Utara.
“Rapat koordinasi ini sangat perlu dilakukan dalam percepatan penanganan dampak bencana,” Ucap Wowiling. penanganan difokuskan bagi bagi warga yang terdampak serta rusaknya sarana dan prasarana serta fasilitas umum menjadi perhatian Pemkab Minut.
Metode penanganan bagi warga terdampak bencana. Pemkab Minut menyiapkan bantuan berupa kebutuhan dasar melalui Camat dan Hukum Tua di wilayah masing-masing.
” Kita merumuskan bentuk- bentuk kebutuhan dasar bagi warga terdampak seperti makanan siap saji yang dikoordinir oleh camat dan Hukum tua. Serta posko bantuan tingkat kabupaten yang berada di kantor Bupati dan kantor BPBD,” ujarnya
Lebih lanjut dikatakan Wowiling, terkait kebutuhan dasar lainnya, dia menginstruksikan para camat untuk memantau kebutuhan warga dan disampaikan dalam rakor.
” Pak bupati mengingatkan jajaran pemkab Minut baik para camat untuk turun mengecek di masing-masing wilayah sehingga mengetahui dengan pasti apa yang menjadi kebutuhan dasar lainnya bagi warga terdampak, karena Rakor penanganan bencana ini akan dilakukan setiap harinya sebagai bentuk monitoring,” Arahan Wowiling mewakili Bupati dalam Rakor bersama para Camat.
Status tanggap darurat bencana yang ditetapkan Bupati selama 14 hari tentunya diperlukan dana BTT, yang merupakan dana belanja untuk menganggarkan pengeluaran keadaan darurat, termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
“Konsekuensi dari status darurat bencana, pemkab menyiapkan dana BTT dengan melibatkan TAPD,” tukasnya.
Dijelaskan Wowiling Dana BTT ini tidak melibatkan dalam forum pembahasan seperti APBD. Tapi dalam pelaksanaannya diperuntukan bagi warga yang terkena dampak.
“seperti yang disampaikan pak bupati, setiap rupiah yang dikeluarkan harus dalam pengawasan yang kuat agar tepat sasaran dengan syarat warga yang terkena dampak,” tutupnya. (Tommy)
0 komentar:
Post a Comment