Bendahara Umum (Bendum) PDIP tersebut mengaku tidak ada yang janggal dalam mekanisme pembahasan anggaran terkait proyek e-KTP tahun anggaran 2011-2012 yang kini berujung korupsi hingga sekira Rp2,3 triliun.
"Ya enggak ada yang janggal, karena itu usulan pemerintah. Enggak ada usulan DPR untuk buat (anggaran proyek) e-KTP. Itu semua program prioritas pemerintah," kata Olly di KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (4/7/2017).
Gubernur Sulawesi Utara ini pun kembali mengklaim tidak pernah menerima uang panas proyek e-KTP. Menurut dia, pernyataan tersebut sudah pernah dilontarkan ketika bersaksi di Pengadilan Tipikor Jakarta, untuk terdakwa Irman dan Sugiharto.
"Kan saya sudah jawab di pengadilan tidak pernah ada penawaran uang pada Badan Anggaran. Apaan lagi?" ujarnya.
Diketahui sebelumnya, dalam surat dakwaan terdakwa Irman dan Sugiharto, Olly disebut sebut kecipratan dana panas sebesar USD1,2 juta. Namun, Olly membantah turut menikmati duit korupsi proyek e-KTP.
Sementara itu ditambahkan Jubir Gubernur Victor Rarung, bahwa sebelum ataupun sesudah memberikan keterangan, Olly selalu tenang dan santai.
"Bapak biasa-biasa saja, saat akan memberikan keterangan atau sesudahnya. Dan seperti yang kita ketahui bersama bapak sangat kooperatif memberikan keterangan di KPK," ungkap pria yang juga Ketua IWO Sulut ini.
Dalam kasus ini, KPK baru menetapkan tiga orang tersangka dalam kasus korupsi proyek e-KTP. Tiga tersangka tersebut yakni, dua mantan Pejabat Kemendagri, Irman dan Sugiharto, serta pengusaha pengatur tender proyek e-KTP, Andi Agustinus alias Andi Narogong.
(Redaksi)
0 komentar:
Post a Comment