SULUT,Elnusanews - Koalisi Masyarakat Sipil Kekerasan Seksual (KMSKS) Sulut, mengelar aksi damai di depan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulut, Senin (23/9/2019).
Aksi damai kali ini bertepatan di Paripurna dalam rangka HUT Provinsi Sulut ke-55 Tahun. Dari informasi mereka (aksi damai) menuntut dukungan dari Dewan Provinsi Sulawesi Utara untuk "Pengesahan RUU pengapusan kekerasan seksual"
Mereka menuntut DPRD Sulut, untuk menyatakan sikap mendukung disahkannya RUU penghapusan kekerasan seksual.
"Menuntut mengirimkan surat dukungan tersebut ke DPR-RI sebagi bukti bahwa DPR Provinsi Sulut, mendukung RUU penghapusan kekerasan seksual,"kata mereka.
Lanjut mereka, aksi KMSKS kali ini juga mendesak DPR-RI, menundah pengesahan RUU RKUHP. "Dan melakukan pembahasan ulang terhadap pasal-pasal yang bersalah,"harap para aksi damai.
Perlu diketahui, sebelumnya pada Kamis 19 September 2019 KMSKS, telah melakukan aksi damai mendesak DPR-RI, khususnya Panja RUU P-KS komisi VIII.
"Untuk segera membahas RUU PK-S antara lain menyepakati judul dan sistimatika, mempertahankan 6 elemen kunci RUU P-KS yaitu 9 tindak pidana kekerasan seksual, pencegahan, pemulihan,hukum acara, ketentuan pidana dan pemantauan,"jelas mereka
"Segera membentuk tim perumus RUU PKS, serta membuka ruang dan pelibatan masyarakat selama proses pembahasan RUU P-KS,"sambungnya.
Sementara, menangapi hal tersebut, salah satu anggota DPRD Provinsi Sulut dari fraksi PDIP Fabian Kaloh, SIP,MSi menegaskan, pada prinsipnya kami wakil rakyat dan dipercayakan rakyat Sulut menerima aspirasi kalian.
"Ya kami segera laporkan hal ini ke pimpinan DPRD Sulut. Untuk membantu meneruskan tuntutan ini ke DPR-RI,"tegas Kaloh dihadapan para aksi damai.
Mantan asisten satu pemkot Bitung ini menjelaskan, memang sudah cukup lama RUU PKS belum disahkan. "Dan semoga dengan tuntutan ini RUU tersebut bisa di percepat proses menjadi UU oleh DPR,"tandas pria vokal ini.
0 komentar:
Post a Comment