DEPROV,Elnusanews -- Wakil ketua komisi III DPRD Sulut Stella Runtuwene mempertanyakan adanya pos anggaran belanja jasa media yang masuk dalam program kegiatan publikasi di Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BPBD) Sulut.
Hal ini dipertanyakan Stella saat Komisi III DPRD Sulut melakukan hearing dengan BPBD Provinsi Sulut, Selasa (02/06/20) kemarin.
Menurutnya, pos anggaran jasa media berlebihan mengingat kegiatan BPBD harusnya lebih difokuskan pada kegiatan yang penting dan urgen saat ini untuk penanggulangan darurat covid 19.
“ Apa tidak terlalu berlebihan yang belanja jasa media cetak dan elektronik 877,5 juta. Menurut kacamata saya ini sangat berlebihan. Bagaimana anggaran segini banyak sedangkan ini kan fokus ke covid tapi kok ada anggaran segitu besar untuk media cetak dan online, saya minta ada penjelasan dari kepala BPBD “ kata Stella
Sementara itu, menanggapi hal tersebut, Kepala BPBD Sulut Joy Oroh menjelaskan soal pos anggaran belanja media tersebut untuk membantu kegiatan sosialisasi termasuk pemasangan-pemasangan informasi kepada masyarakat.
“Informasi itu perlu sekali untuk masyarakat ketahui karena memang lewat media seperti contoh media online karena masyarakat saat ini dengan kondisi covid tidak berada di luar tapi bisa mendapatkan informasi lewat IT. 800 juta itu kami anggarkan tapi ketika tanggap darurat ini berakhir, anggaran tersebut tidak digunakan lagi,” kata Oroh saat diwawancarai oleh wartawan seusai hearing. (RaKa)
0 komentar:
Post a Comment