MINUT,Elnusanews-- Masalah terkait pengangkatan 96 Sekdes Fiktif kembali mencuat. Pasalnya, Senin (14/08/2017) siang tadi, Komisi I DPRD Minahasa Utara (Minut) menyerap aspirasi dari masyarakat, dalam hal ini para sekdes dan mantan Sekdes.
Dalam permintaan aspirasi dari masyarakat ini, mereka merasa dirugikan dan meminta dewan untuk kembali memanggil pihak tau SKPD terkait untuk menanyakan nasib mereka.
Vrida Wihantow Sos Sekdes Kolongan Tatempangan salah satu perwakilan pengaspirasi berharap aspirasi mereka ini ada jalan keluarnya.
"Keluh kesah kami yang pertama tentang nasib kami yang dari dulu sampai sekarang ini tidak diangkat juga jadi PNS. Dan kami sangat menyayangkan ada 96 PNS yang diangkat dari jalur Sekdes yang tidak memiliki desa (Sekdes Fiktif)," ungkapnya.
Wihantow bersama beberapa temannya juga meminta agar ke 96 sekdes ASN ini harus bertanggung jawab.
"Kami menuntut hak kami, seharusnya kami yang diangkat, kami merasa hak kami sudah 'diperkosa' oleh oknum-oknum tertentu," ungkap Wihantow bersama beberapa temannya.
Sementara itu Ketua Komisi I Stedy Rondonuwu menyambut baik aspirasi dari masyarakat itu.
"Aspirasi ini akan kami tindaklanjuti dan akan memanggil SKPD terkait untuk dilakukan hearing bersama ke 24 Sekdes dan Mantan Sekdes nanti pada Senin (21/08/2017) nanti," ungkapnya.
Ditambahkan Rondonuwu, jika masalah ini sampai ke ranah Hukum Komisi siap Suport dengan data yang ada.
Diketahui, Masalah Sekdes Fiktif ini sudah sejak 2010. Terdapat 96 PNS yang diangkat dari jalur Sekdes, dan pada kenyataannya tidak memiliki desa atau Sekdes Fiktif. Dan ke 24 sekdes yang seharusnya diangkat, tidak diangkat karena ke 96 Sekdes Fiktif ini.(Tommy)
0 komentar:
Post a Comment