DEPROV,Elnusanews - Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa Selatan (Minsel) diingatkan untuk tidak saling lempar tanggung jawab bahkan menutup mata soal normalisasi sungai Ranoyapo, yang tak kunjung direalisasikan.
Hal tersebut dikatakan Anggota Komisi III DPRD Sulut Juddy Moniaga saat diwawancarai oleh wartawan, Jumat (11/8) lalu.
Ketua Fraksi Gerindra itu menegaskan, Sungai Ranoyapo yang muaranya di Amurang melewati 9 kelurahan sudah beberapa tahun ini tak pernah dinormalisasikan, sehingga saat musim hujan tiba, banyak daerah yang terendam banjir.
“Tolong pemerintah jangan tutup mata soal ini,” keluhnya.
Moniaga yang juga anggota Badan Anggaran (Banggar) mengungkapkan, hampir setiap tahun hal ini disuarakannya, namun antara Pemprov dan Pemkab Minsel saling lempar tanggung jawab.
“Ini masalah mendesak yang harus segera ditindaklanjuti pemerintah. Jika tidak, saat musim penghujan tiba, masyarakat jadi korban banjir lagi,” tambah dia.
Menanggapi hal ini, Sekretaris Provinsi Edwin Silangen menjelaskan, memang masalah infrastruktur sungai menjadi kewenangan Balai Sungai.
“Namun Pemprov tetap akan memberikan perhatian,” tukasnya. (RaKa)
0 komentar:
Post a Comment