Di Tengah Pandemi Covid-19, Pemerintah OD-SK Tetap Optimalkan Kinerja
Walaupun di tengah pandemi Covid-19 masih melanda daerah bumi nyiur melambai Sulawesi Utara (Sulut), Namun Gubernur Sulut Olly Dondokambey dan Wagub Steven Kandouw tetap menjalankan tugas dan tanggung jawab seperti biasanya.
Arahan dari pemerintah pusat dan protokol kesehatan soal penerapan Work From Home (WFH) atau bekerja dari rumah untuk mencegah penyebaran virus corona atau covid-19 di Indonesia dipatuhi oleh Gubernur Olly Dondokambey dan Wagub Steven Kandouw serta Sekdaprov Edwin Silangen bersama seluruh jajarannya di pemerintah provinsi Sulut.
Gubernur Olly Dondokambey melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat melalui sarana teknologi seperti video teleconference dalam mengoptimalkan kinerja dengan seluruh Kepala Perangkat Daerah (PD) di lingkup Pemprov Sulut. termasuk koordinasi dengan p
Diketahui hingga saat ini Gubernur Olly, Wagub Kandouw serta Sekprov Edwin Silangen dan jajaran SKPD Lingkup Pemprov Sulut terus menjalankan tugas, baik apel bersama SKPD melalui sistem virtual hingga berkordinasi bersama pemerintah pusat, Pemda Kabupaten Kota, unsur Forkopimda dan TNI Polri baik dalam hal penanganan dan penyaluran bantuan di masa pandemi Covid 19 sekarang ini, termasuk dikeluarkannya Peraturan
Gubernur Sulawesi Utara Nomor 8 Tahun 2020 tentang Optimalisasi Pencegahan Penyebaran (OPP) Covid-19 yang ditandatangi 14 April 2020.
Sisi lain, Pemprov perkuat sinergitas dengan Forkopimda dengan menggelar rapat terbatas dan menghasilkan 8 poin penting yang dibahas untuk memperkuat sinergitas dalam upaya percepatan penanganan covid-19 di Sulut, yaitu :
1. Penguatan sinergitas berupa Sistem Informasi Terpadu di antara Gugus Tugas Provinsi yang melibatkan Humas Pemprov, Humas Kodam, Humas Polda dan Humas Rumah Sakit agar sistem informasi yang disampaikan selalu sinkron.
2. Kesiapan sistem pengamanan dari TNI dan Polri di RS yang menangani pasien covid-19, termasuk rumah singgah.
3. Pendampingan dari aparat TNI dan Polri melalui koordinasi dengan Gugus Tugas kabupaten/kota untuk mengindari kendala dalam penjemputan pasien covid-19.
4. Penguatan kerjasama dengan RS swasta dalam penanganan pasien covid-19.
5. Perlu adanya SOP pemakaman pasien yang meninggal termasuk penyediaan APD bagi petugasnya dengan melibatkan TNI dan Polri yang bertugas sampai di tingkat desa.
6. Kebutuhan APD bagi aparat TNI dan Polri yang bertugas di lapangan untuk mencegah penyebaran covid-19.
7. Status di Sulut belum PSBB sehingga tidak dibenarkan tindakan penutupan jalan utama dan menghentikan aktivitas ekonomi masyarakat. Yang perlu dilakukan adalah sosialisasi dan edukasi bagaimana menghadapi penyebaran covid-19 di daerah.
8. Penguatan koordinasi dan sinkronisasi secara berkelanjutan antara gugus tugas provinsi dan gugus tugas kabupaten dan kota dalam mempercepat penanganan covid-19 di Sulut.
Selain itu kegiatan Gubernur Olly di masa pandemi covid 19, sempat menyerahkan secara simbolis bantuan sosial Program Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia (Progres-LU) sebesar Rp 4.930.200.000 dari Loka Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia (LRSLU) Minaula Kendari Kementerian Sosial kepada perwakilan Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (LKS-LU).
Pada kesempatan lain, Gubernur Sulut yang juga Ketua Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Sulut melaunching Program Bersehati Online untuk menanggulangi dampak ekonomi pandemi covid-19 di Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) di Sulut.
Diketahui, program ini diluncurkan untuk mengantisipasi turunnya pendapatan pedagang pasar tradisional dan petani komoditas bahan pokok akibat pandemi covid-19 melalui pemanfaatan layanan digital.
Ketiga, Gubernur Olly menjadi pembicara dalam webinar membahas kebijakan pemerintah daerah dalam penanganan covid-19 dan penguatan ekonomi pasca pandemi covid-19 yang diselenggarakan Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) cabang Manado. Pada kesempatan itu, Olly menerangkan bahwa penanganan covid-19 di Sulut dilaksanakan sejalan dengan arahan pemerintah pusat, yaitu ditujukan untuk bidang kesehatan, program jaring pengaman sosial dan bidang ekonomi.
Selain itu, Pemprov Sulut melaporkan pengelolaan anggaran penanganan Covod-19 kepada KPK dengan mengikuti video conference pencegahan tindak pidana korupsi (tipidkor) pengelolaan anggaran penanganan pandemi covid-19 dengan Koordinator Wilayah Pencegahan (Korwilgah) 3 Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI).
Pemprov Sulut mengapresiasi Tim Korsupgah KPK yang tanpa henti melakukan pengawalan kepada Pemprov Sulut bersama dengan 15 Kabupaten/Kota terkait penanganan covid-19 di Provinsi Sulut.
Sisi lain juga, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara terus menyalurkan paket bantuan bahan pokok untuk warganya yang terdampak covid-19. Hingga Senin (25/5/2020), sedikitnya sudah 161.107 paket yang disalurkan melalui lembaga keagamaan.
Gubernur Sulut Olly Dondokambey melalui, Kepala Dinas Sosial Sulut Rinny Tamuntuan merincikan penyaluran per kabupaten dan kota, yaitu;
-Minut 28.601
-Minahasa 12.955
-Manado 49.214
-Bitung 16.332
-Bolsel 150
-Tomohon 8.869
-Mitra 1.922
-Boltim 1.152
-Bolmut 3.150
-Minsel 11.244
-Kotamobagu 9.751
-Bolmong 6.367
-Sangihe 3.223
-Sitaro 4.133
-Talaud 4.044
Total 161.107 Paket Sembako
Diketahui, jumlah paket sembako yang disiapkan Pemprov sebanyak 255.000 paket sembako untuk warga terdampak covid-19 di Sulut.
Pemerintah Provinsi mengapresiasi kerjasama dari seluruh pemerintah kabupaten dan kota di Sulut sehingga proses penyaluran bantuan melalui lembaga keagamaan yang tersebar di 15 kabupaten/kota berjalan lancar.
Bantuan paket sembako akan terus disalurkan ke seluruh kabupaten kota secara bertahap. Pemprov juga mengapresiasi kerjasama dari pemda di kabupaten dan kota atas koordinasi yang terjalin baik walaupun penyalurannya melalui lembaga keagamaan.
Adapun dalam penyaluran paket sembako, Pemprov Sulut bermitra dengan 839 lembaga keagamaan di Sulut, diantaranya 320 masjid, 284 gereja protestan, 31 gereja katolik, 214 gereja karismatik serta lembaga keagamaan lainnya.
(Adve Bag-2)
){kind=link}
0 komentar:
Post a Comment