DEPROV,Elnusanews -- Rencana Pemerintah Kota Manado yang akan memberlakukan pembatasan keluar masuk Orang dan Barang ke wilayah Kota Manado, mendapatkan reaksi dari sejumlah kalangan, termasuk Anggota Fraksi PDIP DPRD Sulut Melky Jakhin Pangemanan (MJP). Menurutnya jika ini akan diuji coba harusnya ada edaran dan perlu dikoordinasikan dengan Gubernur.
"Saya kira ada baiknya hal seperti ini dikomunikasikan dulu kepada Gubernur Sulawesi Utara. Keputusan tersebut harus benar-benar di kaji secara komprehensif karena akan ada konsekuensi hukum, ekonomi dan dampak langsung terhadap kesinambungan hidup masyarakat," papar MJP.
Juga kata politisi yang selalu peduli dengan kepentingan masyarakat ini menilai, pemberlakuan protokol ketat terhadap keluar masuk Orang dan Barang oleh pemerintah Kota Manado mulai besok tanggal 27 Mei 2020 hingga tanggal 10 Juni 2020 (selama 15 hari) banyak hal belum jelas karena penerapan PSBB sebagaimana ketentuan harus seijin Menteri Kesehatan dan berkoodinasi dengan Gubernur
"Saya sangat mendukung upaya pemerintah dalam menghadapi pandemi global Covid-19. Apapun kebijakan pemerintah demi kebaikan bersama, demi tertibnya masyarakat terutama demi alasan kemanusiaan menghadapi pandemi global Covid-19 maka wajib didukung, tetapi juga harus sesuai koridor aturan yang ada,"tegas MJP.
Sebagaimana diketahui, pemerintah Kota Manado, mulai 27 Mei sampai 10 Juni 2020 akan menerapkan protokol ketat Covid 19 terhadap keluar masuk Orang dan Barang dan ini menimbulkan resistensi ditengah masyarakat sehubungan syarat yang dinilai berlebihan dan tidak berkoordinasi dengan Gubernur. (RaKa)
0 komentar:
Post a Comment