Ketua Komisi 1 DPRD Mitra Artly Kountur bersama tim dalam kunjungan pengawasan mengatakan sudah menjadi tugas dan fungsi DPRD untuk melakukan pengawasan dan memastikan setiap warga menerima hak dari bantuan Pemerintah.
"Selain amanat rakyat kami melakukan tugas sesuai Dasar UU 23 2014 tentang pemerintahan daerah dan fungsi DPR. Lesgilasi, bajeting dan pengawasan peraturan daerah dan pengawasan lainnya,"
Pada kunjungan sembilan desa, kountur Cs temukan empat desa tidak memiliki publikasi anggaran berupa APBDES dalam bentuk media baliho.
Jelas Kountur dalam pertemuan di balai desa Buku Selatan, Transparansi anggran BLT DD serta penggunaan kegiatan pembangunan lainnya sebaiknya di publikasi.
"Semua kegiatan dalam pelaksanaan seharusnya memiliki papan informasi kegiatan dan baliho APBDES sosialisasi anggaran tahun berjalan, tujuannya agar masyarakat memiliki informasi tentang anggran pembangunan yang ada di desa dan juga untuk pemerintah desa harus memiliki keterbukaan informasi buat masyarakat."
Dirinya juga sempat menyentil tugas, pokok dan fungsi perangkat desa serta badan permusyawaratan desa.
"Seluruh perangkat desa seharusnya memgetahui tugasnya seperti apa dan badan permusyawaratan desa jangan samakan dengan perangkat desa. Tugas BPD jelas diatur dalam Dalam Permendagri No.110/2016," tukasnya. (M-Rio)
0 komentar:
Post a Comment