Kebijakan keterbukaan dan transparansi ini juga untuk mendukung amanat dari Undang - Undang Nomor 14 tahun 2008 yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.
Diketahui, LKPD dari Pemkot Manado ini sudah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) perwakilan Sulawesi Utara (Sulut) dan sudah dianugerahi opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI perwakilan Sulut.
Sementara itu, menurut Wali Kota, Dr Ir G.S Vicky Lumentut, SH, M.SI, DEA mengatakan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance) yang transparan, efektif, efisien, dan akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan.
Pemkot Manado menyelesaikan tanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan Sulut. Hal ini tertuang lewat Surat BPK RI, Sesuai UU no 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dan UU no 15 tahun 2006 tentang BPK.
"Dengan ini Pemkot Manado telah merampungkan laporan keuangan daerah kepada BPK,” kata Vicky Lumentut.
Ia manambahkan, merupakan tanggung jawab BPK untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan suatu pemerintah daerah berdasarkan Rangkaian pemeriksaan.
"Untuk memperoleh keyakinan yang memadai terkait opini kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK harus melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap perudang-undangan,” ujar wali kota.(Tr-10)
0 komentar:
Post a Comment