Maka daripada itu, guna menekan jumlah kasus penyakit mematikan tersebut, maka DPRD Minut atas gagasan tokoh masyarakat serta organisasi masyarakat (Ormas) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang di gelar di ruang sidang DPRD Minut, Senin 27 Juli 2020.
Rapat ini langsung dipimpin oleh Ketua DPRD Minut, Denny Lolong didampingi Wakil DPRD Minut Olivia Mantiri dan dihadiri oleh Kajari Minut Fanny Widyaastuti, SH, MH, Kepala Pengadilan Negeri Mohammad Sholeh, SH, MH dan beberapa kepala SKPD hingga Hukum Tua (Kumtua) se-Minut.
Rapat tanpa dihadiri oleh Bupati Minut DR.(Hc) Vonnie A. Panambunan, S.Th (VAP) karena berhalangan sakit.
Dalam RDP tentang penanganan Covid dan pembayaran perangkat desa ini, sejumlah masalah tentang pandemi Corona langsung dibahas.
Baik itu berupa anggaran, penanganan, jumlah status positif hingga penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Bantuan Sosial Tunai (BST).
Kesempatan pertama disampaikan oleh salah satu tokoh masyarakat Minut, Piet Luntungan yang meminta agar penanganan corona ini bisa efektif. Sebab, Kabupaten Minut pernah mendapat predikat zona merah.
"Kiranya aspirasi yang kami sampaikan ini bisa ditindaklanjuti karena penyakit ini janhan dianggap enteng. Pemerintah desa juga diminta agar ikut membantu mensosialisasikan penanganan ini ke masyarakat," ungkapnya.
Hal senada juga dikatakan oleh tokoh masyarakat lainnya, Peggy Katuuk yang ikut mempertanyakan soal jumlah pasien positif yang harus ter-up date setiap hari.
Sebab menurut penilaiannya, pihak Satgas Penanganan Covid-19 Minut tidak terlalu transparan menyampaikan kepada masyarakat umum.
"Koordinasi antara pemerintah daerah dan provinsi harus ada agar Minut yang jumlah penderita Covid-19 bisa diketahui secara jelas," tandasnya.
Lain halnya dengan yang disampaikan oleh Ketua LSM Gerakan Bela Rakyat (GEBRAK) Minut, William Luntungan yang meminta agar penyaluran BLT dan BST harus direvisi kembali. Sebab, diduga 30% penerima bantuan tersebut sudah tidak tepat sasaran.
"Banyak penerima kalau diperhatikan ada kendaraan atau sudah tidak layak lagi menerima. Jadi harus direvisi kembali nama-nama penerima," tambahnya.
Dalam rapat tersebut, maka dikeluarkan rekomendasi dari DPRD yang dibacakan oleh Ketua DPRD Minut, Denny Lolong.
Rekomendasi tersebut diantaranya adalah meminta Satgas Penanganan Covid-19 harus menginformasikan ke masyarakat terkait penanganan, kemudian soal pergeseran anggatan yang telah direalisasikan oleh Satgas Covid-19, meminta penghasilan perangkat desa yang belum menerima harus dibayarkan, usulan yang masuk dari tokoh masyarakat dan Ormas akan disampaikan ke pihak eksekutif serta DPRD Minut akan berkoordinasi dengan eksekutif terkait kebijakan-kebijakan yang akan diambil terkait new normal. (Tommy)
0 komentar:
Post a Comment