DEPROV,Elnusanews -- Komisi II DPRD Sulut dibawah pimpinan Ketua Komisi Cindy Wurangian, Selasa (26/1/21) siang, melakukan kunjungan kerja ke PDAM Kabupaten Minahasa Utara (Minut).
Dikatakan Cindy Wurangian, PDAM ini merupakan dalah satu costumer atau Wajib Pajak (WP) yang biasa berurusan dengan Bappenda Provinsi Sulut, khususnya UPTD di Minut.
"Dari hasil diskusi dari Bappenda dengan UPTD Minut, kami mendapatkan salah satu informasi yaitu terdapat tunggakan pajak air permukaan dari PDAM Minut yang sudah berlangsung sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2020," terang Wurangian kepada wartawan seusai melakukan kunjungan kerja.
Ketua DPD Partai Golkar Kota Bitung ini juga mengungkapkan, kunjungan kerja komisi II kali ini memfokuskan pada pajak air permukaan tersebut, dimana pihaknya ingin mendapatkan informasi, masukkan serta, kendala apa yang dihadapi dilapangan sehingga terjadi tunggakan yang cukup panjang.
"Hasil kunjungan kami pada siang hari ini mendapatkan hasil yang begitu baik, dimana PDAM Minut ini sudah melakukan pembayaran pada hari ini (Selasa Red) sudah dilunasi kewajiban untuk sepanjang tahun 2018 dan 2019. Dan untuk kewajiban tahun 2020 kami sudah mendapatkan komitmen dari direktur PDAM Minut bahwa akan dicicil disepanjang tahun 2021 ini, setiap 2 atau 3 bulan mereka akan melakukan penyicilan terhadap tunggakan yang ada di 2020," jelas srikadi DPRD Sulut ini.
Terkait hal tersebut, dirinya pun memberikan apresiasi kepada direktur PDAM atas kerja sama yang baik dan kepatuhan dalam membayar pajak.
Lebih lanjut dirinya menandaskan, hal tersebut dilakukan sebagai salah satu bagian dari komisi II DPRD Sulut dalam menjabarkan tugas-tugas dewan.
"Kami tidak hanya fokus pada budgeting ketika kami membahas target PAD ataupun pada saat membuat legislasi peraturan peraturan daerah terkait pajak dan retribusi, tetapi kami juga melakukan pengawasan di lapangan, dimana ketika kami menemukan ada kendala-kendala dari OPD dalam pencapaian target, kami juga berusaha memberikan support yang maksimal sehingga target target itu bisa dicapai dan kemudian bisa digunakan untuk kesejahteraan masyarakat," tandasnya.
Hadir dalam kunjungan tersebut, Koordinator Komisi II Vicktor Mailangkay, Inggried Sondakh, Sandra Rondonuwu, Nick A. Lomban, Sjenny Kalangi, Kristo Ivan Lumentut. (RaKa)
0 komentar:
Post a Comment