Beberapa pekan lalu, aksi demo digelar oleh perkumpulan dadakan yang didukung oleh pihak-pihak yang merasa terguris. Pasca demo, berbagai tuduhan satir dengan nada negatif pun mulai bermunculan di media massa dan media sosial, yang cenderung berbau fitnah dan sarkas terhadap Herwyn Malonda.
Sebagai jurnalis dan mantan penatua Pemuda GMIM yang kini terlibat dalam Forum PGLG (Pemuda GMIM Lintas Generasi), saya ingin mengungkapkan beberapa hal yang perlu dipertimbangkan terkait berita ini.
Herwyn Malonda sebenarnya telah memberikan pernyataan melalui media terkait semua tuduhan yang diarahkan kepadanya. Sebagai Kordiv SDM-OD Bawaslu RI, beliau tidak memiliki kekuasaan untuk menentukan siapa yang lolos dalam seleksi calon anggota Bawaslu. Tugasnya lebih berfokus untuk memastikan bahwa proses seleksi berjalan sesuai peraturan dan undang-undang yang berlaku.
Perlu saya tekankan bahwa berbagai tuduhan dan tudingan tersebut semata-mata didasarkan pada fitnah dan sentimen pribadi dari orang-orang yang merasa tersinggung, dan tidak mencerminkan sifat 'hebat' dari seorang warga Sulut.
Mengenai pengelolaan anggaran hibah Pilkada 2020, sepengetahuan saya, Herwyn telah menjelaskannya secara rinci melalui akun Facebooknya pada awal bulan Mei lalu. Ia menyebutkan bahwa tanggung jawab dan administrasi terkait hal ini berada di bawah kewenangan Kepala Sekretariat Bawaslu Sulut, sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), bukan di tangan Herwyn sendiri. Penting untuk dicatat bahwa Bawaslu Sulut, termasuk Bawaslu di 15 Kabupaten/Kota di Sulut, telah diperiksa oleh APIP (Aparat Pengawas Intern Pemerintah), Bawaslu RI, dan BPK-RI pada tahun 2021. Hasil dari pemeriksaan ini telah dipertanggungjawabkan secara komprehensif. Saya juga mengetahui bahwa Bawaslu Provinsi Sulut mampu melakukan efisiensi penggunaan anggaran Pilkada tersebut, sehingga berhasil menyetorkan 6 miliar ke Kas Daerah untuk digunakan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam penanganan Covid-19. Pihak Pemerintah Provinsi Sulut sendiri memberikan apresiasi dan penghargaan atas hal ini.
Tentang tuduhan bahwa Malonda berperan dalam pengesahan salah satu Tim Seleksi (Timsel) di Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) yang diduga memiliki keterkaitan dengan partai politik, sebelumnya telah melalui “proses uji public” tanpa adanya tanggapan dari masyarakat. Namun, ketika ada laporan terkait fakta bahwa individu tersebut pernah menjadi pengurus partai politik dan mencalonkan diri pada Pemilu 2019, maka Surat Keputusan Pemberhentian sebagai anggota Timsel Calon Anggota Bawaslu Provinsi Kaltara langsung diterbitkan dan ditandatangani oleh Ketua Bawaslu.
Ada banyak calon yang masuk dalam daftar seleksi, dan pimpinan Bawaslu telah memeriksa latar belakang mereka sebelumnya, agar yang terpilih benar-benar kompeten. Keputusan pengangkatan Timsel merupakan hasil dari rapat pleno pimpinan yang panjang dan merupakan keputusan lembaga Bawaslu, bukan keputusan pribadi Herwyn Malonda.
Herwyn Malonda telah menunjukkan sikap profesional dalam menghadapi tuduhan yang tendensius tersebut. Ia memberikan penjelasan dan fakta-fakta yang mendukung klaimnya dengan teguh. Ia menegaskan bahwa ia tidak memiliki kewenangan langsung dalam menentukan siapa yang lolos dalam seleksi calon anggota Bawaslu.
Selain itu, ia tidak melarang warga negara melaporkan dugaan pelanggaran atau penyalahgunaan wewenang kepada pihak yang berwenang.
Herwyn Malonda menyatakan kesiapannya untuk menjalani proses hukum jika ada fitnah atau pencemaran nama baik yang dilakukan terhadapnya. Ia berkomitmen untuk terus menjaga profesionalisme dan integritas dalam menjalankan tugasnya sebagai anggota Bawaslu.
Akhirnya, penting untuk selalu mempertimbangkan bahwa dalam setiap kontroversi, kita harus memastikan bahwa fakta-fakta telah diperiksa dan diselidiki secara menyeluruh, sebelum kita membuat kesimpulan. Tuduhan dan informasi yang beredar, perlu diuji kebenarannya sebelum kita membentuk pandangan atau menyebarkan informasi yang belum terverifikasi.
Penting pula bagi kita sebagai masyarakat untuk memegang prinsip keadilan dan asumsi praduga tak bersalah. Kita harus memberikan kesempatan kepada pihak terkait untuk membela diri dan memberikan penjelasan sebelum kita membuat kesimpulan akhir. Penting pula untuk tetap kritis dan memeriksa berbagai sumber informasi sebelum mengambil sikap. Memahami konteks dan melibatkan perspektif yang beragam dapat membantu kita mendapatkan pemahaman yang lebih lengkap dan akurat tentang situasi yang terjadi.
(Rendai Ruauw)
0 komentar:
Post a Comment