 |
| Foto : Hi Amir Liputo SH, MH |
DEPROV,Elunusanews - Guna mengantisipasi bencana di Sulawesi Utara (Sulut) yang sering terjadi di akhir tahun, Komisi III DPRD provinsi Sulut melakukan kunjungan ke Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BPBN) RI.
Hal tersebut dikatakan Wakil Ketua Komisi III DPRD Sulut Hi Amir Liputo SH, MH, saat diwawancarai oleh wartawan di ruang kerjanya, Rabu (22/11) siang.
"Kunjungan kami komisi III ke BPBN dalam rangka antisipasi bencana di akhir tahun, dan kami diterima oleh Deputi Pencegahan Bencana," ungkapnya.
Dalam diskusi tersebut dikatakan Politisi PKS ini, komisi II membicarakan potensi bencana di 15 kabupaten/kota yang ada di sulut, dimana menurut BPBN 10 daerah di sulut termasuk dalam kategori beresiko tinggi dan 5 daerah lagi beresiko sedang.
Politisi yang dikenal vokal di parlemen ini juga mengungkapkan permasalah yang terjadi di sulut adalah pembangunan infrastruktur yang tidak melibatkan kajian strategis tentang resiko bencana.
"Ternyata permasalahan sekarang tidak ada kajian untuk pembangunan terhadap resiko bencana. Contohnya, jalan yang sudah dibuat ternyata amblas, akibatnya merugikan negara," ungkapnya.
Atas hal tersebut, Liputo mengatakan rekomendasi dari BPBN pusat agar seluruh proyek yang berstruktur rencana pembangunan harus disertai dengan kajian resiko bencanasehingga pembangunan tersebut tidak dibangun daerah yang rawan resiko bencana.
"Jadi, rekomendasi dari BPBN pusat seluruh proyek yang berstruktur rencana pembangunan harus disertai dengan kajian resiko bencana, sehingga pembangunan tersebut tidak dibangun daerah yang rawan resiko bencana," tutupnya.
Sementara itu, terkait dengan adanya sinyalemen dari BMKG bahwa sulut pada bulan Desember dan Januari harus waspada, Liputo mengharapkan agar masyarakat dapat mawas diri untuk bersiap menghadapi atau mengantisipasi bahaya bencana.
"Jadi, masyarakat baik yang ada di pegunungan, bibir pantai, maupun pinggiran sungai, harus siap siaga, karena ini yang rentan terhadap bahaya bencana. Mudah-mudahan kami berharap biaya tanggap darurat yang kita alokasikan di APBD 2017 di post biaya tak terduga kami tahu cukup besar yang kami anggarakan kurang lebih 10 miliar, mudah-mudahan itu tetap dan tidak dialihkan kemana-mana karena soal bencana ini kita tidak tahu kapan akan terjadi," imbaunya. (RaKa)
0 komentar:
Post a Comment