• Berita Terbaru

    October 17, 2018

    Elnusa News , October 17, 2018

    Pansus Pertambangan Dan Komisi III DPRD Sulut Lakukan Kunjungan Kerja Ke Pulau Bangka


    DEPROV,Elnusanews - Warga Pulau Bangka khususnya yang ada di Desa Ehe, Kecamatan Likupang Timur, meminta kepada pemerintah baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi, hingga pemerintah kabupaten kiranya dapat memperhatikan nasib dari para warga yang sampai saat ini tak jelas pasca ditutupnya operasi dari perusahaan pertambangan PT MMP yang ada di Minahasa Utara (MINUT).

    Hal ini diungkapkan Hukum Tua Desa Ehe Rohyati Sentinuwo, saat Pansus Pertambangan dan Komisi III DPRD  Provinsi Sulut melakukan kunjungan kerja ke Desa Ehe, Rabu (17/10) siang.


    Dikatakan Rohyati, kehadiran PT MMP di pulau bangka  pada sekitar tahun 2012 awalnya mendapat penolakan dari para warga desa Ehe, namun seiring waktu berjalan setelah mendapat pemahaman baik dari pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten, akhirnya warga bisa menerima kehadiran PT MMP untuk beroperasi di pulau bangka. 

    "Awalnya masyarakat yang ada di sini (Red desa Ehe) tidak terima akan kehadiran PT MMP ini. Tetapi hal-hal yang baik yang ditawarkan oleh pemerintah yang datang kesini baik yang dari pusat sampai kabupaten maka masyarakat menerima perusahaan pertambangan biji besi ini," papar Rohyati dihadapan para rombongan Pansus Pertambangan dan Komisi III.


    Royhati juga dengan tegas membantah bahwa seiring berjalannya waktu perusahaan PT MMP telah melakukan eksploitasi.

    "Seiring berjalannya waktu, kita tahu bersama kabar yang beredar bahwa tambang ini telah melakukan eksploitasi , tetapi itu tidak benar karena sampai sekarang belum ada ditahapan itu atau masih pada tahap eksplorasi," tegasnya.

    Bahkan dirinya pula menjelaskan bahwa, PT MMP dari tahun 2012 sampai awal tahun 2015 masih pada tahap pembuatan fasilitas insrastruktur jalan serta persiapan pemukiman.

    "Hampir semua 30 persen rumah yang ada di desa Ehe ini khususnya, sudah di AJB dan sudah dibayar 30 persen oleh pihak PT MMP. Dan juga, untuk lahan perkebunan sendiri itu sudah hampir 80 persen menjadi hak milik dari PT MMP," jelasnya.

    Maka dari itu, dirinya meminta kepada pemerintah baik mulai dari pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten tidak menutup mata atas masalah yang terjadi di desa Ehe.

    "Jadi kepada pemerintah kabupaten, provinsi maupun, pusat jangan tutup mata. Bukan karena melihat investor,  tetapi lihat keadaan masyarakat, karena memang masyarakat desa Ehe ini itu butuh dukungan dan bantuan dari pemerintah karena keadaan kita disini dari empat desa yang ada di Pulau Bangka desa Ehe lah yang mengalami efek yang paling menderita,"ungkapnya.

    Rohyati yang didampingi Kepala Biro Pemerintahan Kabupaten Minut Welly mengatakan, saat  PT MMP sedang membangun dampaknya ekonomi bagi masyarakat mengalami peningkatan ekonomi namun, pasca mengalami kevakuman diawal tahun 2015 keadaan desa Ehe sangat memprihatinkan.

    "Ada beberapa tahun perusahaan sedang membangun dan sebagainya itu peningkatan kebutuhan ekonomi di desa Ehe mengalami peningkatan, tetapi setelah perusahaan vakum di awal 2015 maka keadaan kami yang sekarang  seperti ini," ujarnya lagi.

    Terkait hal tersebut, Sekretaris Komisi III DPRD Sulut Eddyson Masengi mengatakan, kunjungan DPRD Provinsi dalam hal ini pansus pertambangan dan Komisi III untuk menindak lanjuti aspirasi masyarakat Pulau Bangka.

    "Dari kunjungan ini DPRD berbicara fakta dan data, secara khusus pansus pertambangan selama ini kan banyak anggapan bahwa yang terjadi disana sebaliknya pencemaran, sudah berproduksi, tetapi setelah kita turun langsung maka yang kita lihat justru sebaliknya bahwa masyarakat disana betul betul terjadi proses diskriminasi atau dianaktirikan oleh pemerintah atau tidak diperhatikan," jelas politisi partai Golkar ini.

    Dirinya juga berkesimpulan dalam hal ini pemerintah harus mempunyai ketegasan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di Pulau Bangka.

    "Jadi pemerintah harus ada ketegasan, jangan tutup mata membiarkan masalah ini seperti itu, harus ada kejelasan. Kalau mau tutup, beri solusi kepada masyarakat, kembalikan hak-hak masyarakat," tandasnya.

    Adapun para anggota DPRD yang hadir saat kunjungan kerja ke Pulau Bangka yakni, Ferdinand N Mewengkang, Eddyson Masengi, Hi Ayub Ali Bugis, Billy Lombok serta Felly E Runtuwene.(RaKa)

    • Comments
    • FB Comments

    0 komentar:

    Post a Comment

    Item Reviewed: Pansus Pertambangan Dan Komisi III DPRD Sulut Lakukan Kunjungan Kerja Ke Pulau Bangka Rating: 5 Reviewed By: Elnusa News
    Scroll to Top