DEPROV,Elnusanews -- Terkait dengan adanya aspirasi masyarakat mengenai mekanisme penyaluran Banpres UMKM yang dinilai menghambat pencairan UMKM, membuat Legislator DPRD Sulut Fabian Kaloh angkat bicara.
Dikatakan Kaloh, dalam hal pencairan Banpres UMKM pihak bank harusnya bantu beri kemudahan, dan jangan dipersulit. Bank tidak perlu meminta Surat Keterangan Usaha serta foto usaha, cukup hanya membawa KTP dan KK saja.
"Barusan saya ditelp beberapa orang, kase info soal “hambatan” pencairan dana UMKM di Bank.
Katanya selain KK dan KTP, Bank juga minta Surat Keterangan Usaha dan Foto Usaha, sementara itu di Bank lain, ada banyak penerima bantuan yang hanya membawa KTP dan KK," kata politisi PDIP ini, Kamis (12/11/20) siang.
Menurut Wakil Ketua DPD PDIP Sulut ini, harusnya bank hanya penyalur dana saja.
"Dana 2,4 juta itu bukan Bank punya, jadi bukan kredit dari Bank, dan penerima Banpres bukan debitur," tukasnya.
Lebih lanjut Kaloh mengungkapkan, para penerima Banpres adalah mereka yang telah melalui seleksi dari Kantor/unit/Dinas pengusul. Berbagai persyaratan sudah dipenuhi oleh calon penerima Banpres dan bahkan telah diverifikasi.
"Jadi harusnya ketika calon penerima telah dinyatakan layak dan pantas oleh Kementerian Koperasi RI, yang kemudian dibuatkan SK maka pihak bank atau penyalur tidak perlu lagi menambah kerjaan bagi Penerima Banpres dengan meminta SKU dan Foto Usaha Penerima," ungkapnya.
Oleh karena itu kata Kaloh, tugas pihak penyalur adalah memastikan bahwa penerima Banpres adalah mereka yang namanya tercantum dalam SK.
"Dan itu cukup dibuktikan deng KTP dan atau KK atau juga identitas lain yang sah," tandasnya. (RaKa)
0 komentar:
Post a Comment