Ungkapan ini disampaikan Kadis Sosial Minahasa Selatan, Sofie Sumampow, Selasa pada 24 November 2020. Dirinya mengatakan, para pendamping PKH sudah tidak ada koordinasi lagi dengan pihaknya.
Menurut Sumampow, penyaluran bantuan PKH itu masih menjadi tanggung-jawab dari Dinsos Kabupaten Minahasa Selatan. Karena untuk bantuan-bantuan yang masuk dari Kementrian Sosial RI ke Minsel saya yang harus tanda tangan, ujarnya.
Lagi kata Sumampow, para pendamping PKH langsung berkoordinasi dengan Dinsos Provinsi Sulawesi Utara (Sulut).
"Selaku penanggungjawab dan sebagai kepala dinas sosial, saya sangat menyayangkan hal itu bisa terjadi", pintanya.
"Jadi jika memang ada pendampingan yang tidak lagi netral, atau ada masyarakat yang dirugikan maka masyarakat yang merasa keberatan supaya melaporkannya ke Polisi ataupun Bawaslu Minsel. Apalagi jka ada bukti video dan gambar. Dinsos Minsel tidak ada urusannya dengan Pilkada karena itu sudah berhubungan dengan politik," ungkapnya.
Sebagai lembaga pemerintah, Dinsos Minsel menyatakan bersikap netral dan tak memihak calon manapun. “Kalau ada pendamping PKH yang tidak netral, itu bisa dapat SP II dari Kemensos RI. Karena itu mari sama-sama menjaga stabilitas daerah, jangan terlibat dalam kegiatan politik, ucap Sumampow.
(Rela)
0 komentar:
Post a Comment