BPMPD Usulkan Anggaran Pilhut Minahasa Rp 500 Juta

Minahasa Elnusanews – Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Minahasa, memastikan telah mengusulkan anggaran pemilihan Hukum tua (Pilhut) tahun ini dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) tahun 2015, mencapai hampir Rp 500 juta. Hal tersebut dikatakan Kepala BPMPD Minahasa, Jeffry Sumendap Sajow SH, kepada wartawan, Jumat (04/09). Menurutnya, pihaknya telah memasukkan usulan untuk anggaran tersebut dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) dengan DPRD Minahasa, yang telah disetujui untuk selanjutnya dibahas dalam draf APBD-P 2015. “Tiap Desa kami anggarkan maksimal sebesar Rp 15 juta dalam KUA-PPAS. Total anggaran yang diusulkan untuk sekitar 33 Desa yang akan Pilhut tahun ini sebagai sampel, yang dimana akan dilakukan secara serentak, berkisar Rp 500 juta,” terang Sumendap, sembari menambahkan bila jumlah Desa ini bisa saja bertambah atau berkurang sesuai anggaran yang nanti disetujui dalam APBD-P 2015. Disisi lain, meski BPMPD Minahasa telah mengusulkan anggaran Pilhut dalam draf APBD-P 2015 sebesar itu, rancangan peraturan Daerah (Ranperda) tentang pemilihan Pilhut di Minahasa hingga kini belum rampung dibahas panitia khusus (Pansus) Pilhut DPRD Minahasa menjadi Perda. Terkait hal ini, Ketua Pansus Pilhut DPRD Minahasa, Drs Dharma Palar SH, ketika dihubungi terpisah mengatakan, pihaknya saat ini sementara merampungkan pembahasan Perda Pilhut dan diupayakan akan selesai dalam waktu dekat ini. “Pembahasan tinggal dirampungkan, diupayakan akan segera dirampungkan seceparnya, sebelum pembahasan draf APBD-P 2015 ditetapkan,” terang Palar , disela-sela rapat Pansus Pilhut, pekan lalu. Disinggung soal anggaran yang diatur dalam Perda untuk tiap Desa yang akan menggelar Pilhut, Palar menjelaskan bahwa tiap Desa memiliki anggaran berbeda beda sesuai kondisi Desa itu sendiri. “Dalam Perda dibahas bahwa anggaran Pilhut ditanggung Pemkab Minahasa dengan nominal berbeda sesuai dengan kondisi seperti luas wilayah dan jumlah penduduk atau pemilih. Maksimal tiap Desa ditetapkan sebesar Rp 15 juta,” ungkapnya.(Jeffry)

9:22 PM